Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan untuk menutup insiden di Laut Natuna yang membuat hubungan antara Indonesia dan China menegang pada pertengahan Maret lalu. Penyelesaian damai menjadi pilihan pemerintah untuk mengakhiri sengkarut konflik.
"Indonesia dan China mendukung agar penyelesaian masalah dilakukan dengan jalan damai, termasuk beberapa yang menimbulkan adanya ketegangan kawasan," kata Pram di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (13/4) usai pertemuan dengan delegasi China.
Dalam pertemuan itu, delegasi China merupakan dari perwakilan Menteri Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis China, ICDPC. Mereka yang datang di antaranya Menteri dari Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis China Song Tao, Wakil Direktur Jenderal ICDPC Rao Huihua, dan Kepala Divisi ICDPC Du Ding Ding.
Pram menjelaskan untuk ke depan kedua negara sepakat untuk saling menghormati satu sama lain dan tidak melibatkan pihak di luar kawasan dalam penyelesaian konflik.
Dengan demikian, lanjut Pram, insiden di Laut Natuna dianggap sudah selesai.
"Dianggap ada kesalahpahaman. Tentunya apa yang menjadi posisi Indonesia baik secara garis batas yang dimiliki dan tradisi yang ada, kita saling menghormati," ujar Pram menjelaskan.
Lebih jauh, Pram juga menekankan bahwa tidak ada klaim yang dibuat oleh pemerintah China atas Laut Natuna. "Ini bagian kita, tidak ada klaim sama sekali."
Insiden di Laut Natuna antara Indonesia-China terjadi saat awak kapal Patroli Hiu 11 Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba untuk menangkap KM Kway Fey 10078, yang diduga melakukan pencurian ikan ilegal di perairan Natuna.
Namun, saat Patroli Hiu 11 berhasil mengamankan sedikitnya delapan ABK KM Kway Fey 10078 dan menggiring kapal tersebut ke wilayah Indonesia, muncul kapal penjaga perbatasan atau cost guard China yang melakukan intervensi dan menabrak kapal tangkapan.
Pihak Kementerian Luar Negeri RI lantas melayangkan nota protes yang mencakup tiga poin utama kepada pemerintah China.
Poin tersebut antara lain adanya pelanggaran oleh kapal penjaga perbatasan China terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah zona ekonomi eklusif dan landas kontingen serta pelanggaran kapal penjaga pada kedaulatan laut teritorial Indonesia. (CNN)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Kamis, 14 April 2016
Pemerintah : Konflik RI-China di Natuna Selesai
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Setelah pesanan pasti empat dari delapan pesawat tempur kontra penyusup EMB-314 Super Tucano diserahkan kepada TNI AU, Embraer Brazil bernia...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar