Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan prajurit TNI ikut berpolitik dalam waktu 10 tahun ke depan. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari tidak sepakat. Menurutnya TNI tetap harus profesional.
"Lebih baik itu tentara jadi tentara profesional saja agar menjaga kedaulatan negara ini menjadi lebih baik, Saya rasa tidak perlu dan tidak boleh berpolitik praktis, harus profesional," kata Kharis saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan telepon, Kamis (6/10/2016) malam.
Kharis menambahkan, para prajurit TNI harus bersikap netral dalam setiap pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jika memang di antara mereka ada yang mau berpolitik praktis, maka yang bersangkutan harus mundur dari institusi TNI.
"Nanti kalau mereka berpolitik siapa yang mengamankan negara? Kalaupun ada yang beredar ini tentara boleh menjadi calon kepala daerah tetap harus mundur, ini sesuai semangat reformasi," ungkapnya.
Para prajurit TNI, lanjut Kharis, juga tidak boleh menjadi bagian dari tim pemenangan calon kepala daerah. Sebab, dikhawatirkan pengamanan jalannya Pilkada akan terganggu jika petugas yang harus mengamankan situasi justru mendukung salah satu pasangan.
"Saya kira begini, kalau mendukung hanya dalam perspektif respek ya boleh saja. Namun kalau mendukung dalam konteks kampanye itu udah enggak benar. Kalau menurut saya tentara itu lebih baik profesionalitas ditingkatkan, utamanya dalam menjaga kedaulatan dan juga keamanan negara," ungkap politisi asal PKS itu.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan 10 tahun ke depan bisa saja TNI tak lagi netral. Para prajurit TNI bisa saja ikut kegiatan politik praktis jika situasinya sudah memungkinkan.
"Tapi ya belum siap sekarang, mungkin 10 tahun lagi, atau kapan, tergantung kondisi politik. Karena yang tentukan TNI ikut siapa undang-undang, yang buat siapa? Pemerintah dan DPR. TNI hanya ikutin saja. Jadi sekarang belum siap," kata Gatot usai prosesi kenaikan pangkat dilakukan di Kantor Panglima TNI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).
"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima TNI belum siap. Entah 5-10 tahun lagi, yang akan datang," lanjutnya. (Detik)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 07 Oktober 2016
Parlemen : Harus Profesional!, TNI Aktif Tidak Boleh Terjun di Dunia Politik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
Produsen otomotif asal Rusia, OJSC KAMAZ melebarkan sayapnya hingga ke Indonesia. Penghasil truk yang jawara di reli Dakar (Dakar Rally) ini...
TNI kalau bisa ada perwakilan di DPR,DPD dan di harapkan semua anak bangsa terwadahi
BalasHapus