Nine Dash Line China di Natuna Tak Punya Dasar Hukum

Pengamat hukum internasional dari Universitas Hofstra, Amerika Serikat (AS), Julian Ku mengatakan, Indonesia dan China sejatinya terlibat dalam sengketa wilayah, yakni di Natuna. Sebagian kecil dari kawasan Natuna masuk dalam nine dash line China.

Nine dash line adalah sembilan titik imaginer yang menjadi dasar bagi China, dengan dasar historis, untuk mengklaim wikayah Laut China Selatan.

"Indonesia memang berkata tidak ada perselisihan dengan China, pernyataan tersebut muncul karena klaim (nine dash line) China tidak punya legitimasi. Tapi sebenarnya ada perselisihan, ini terkait dengan klaim China soal haknya menangkap ikan. Sementara di sana (Natuna), sesuai dengan hukum (internasional) itu adalah daerah hak Indonesia untuk menangkap ikan," Tutur julian pada Rabu (7/9).

Kunjungi Yogya, KSAU se-ASEAN Kagumi Candi Borobudur

Sepuluh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) peserta ASEAN Air Chief Conference (AACC) atau Konferensi Tahunan ke-13 KSAU Negara-negara ASEAN Tahun 2016 di Yogyakarta, mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Rabu (7/9/2016). Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu pengenalan budaya.

Rombongan dipimpin Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja. Tampak hadir KSAU dari negara ASEAN yakni Malaysia, Vietnam, Filipina, Kamboja, Myanmar, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Laos.

Sebelum naik Candi Borobudur, rombongan transit terlebih dahulu di Hotel Manohara, kemudian naik melalui jalur pintu Kenari yang sering digunakan sebagai pintu masuk untuk tamu kenegaraan atau VVIP.

Saat menaiki candi, rombongan mendapatkan penjelasan mengenai sejarah pembangunan candi maupun cerita di relief dari staf Badan Konservasi Borobudur (BKB) Mura Aristina.
 

Pinpinan Baru BIN Diharapkan Tak Terpengaruh Kepentingan Politik

Pengamat Sosial Karyono Wibowo‎ menilai Badan Intelijen Negara (BIN) harus bertugas sebagai alat negara. Menurutnya, kinerja BIN harus selaras dan sejalan dengan cita-cita negara seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar.

‎"Dibentuknya intelijen negara untuk lindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kepentingan umum," tutur Karyono saat diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta pusat, Rabu (7/9/2016).

Maka itu, kepala BIN dalam bekerja harus sesuai kepentingan negara. Menurutnya, BIN harus bekerja sesuai kepentingan nasional, tanpa terpengaruh kepentingan politik.

"Peran intelijen kita menurut saya selalu ada ketidaknetralitasan dari Orde Lama ke Orde Baru hingga kini," ungkapnya.

Calon Kepala BIN Paparkan Potensi Ancaman Keamanan Nasional

Calon Kepala Badan Intelijen Negera, Komjen Pol Budi Gunawan memaparkan potensi ancaman keamanan nasional, sehingga harus dibangun sistem keamanan nasional yang merupakan satu komponen.

"Sistem keamanan nasional merupakan satu komponen yang memiliki empat dimensi yaitu keamanan manusia, kamtibmas, keamanan dalam negeri dan keamanan pertahanan," katanya dalam uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, komunitas dan politik.

Menurut dia, ancaman terhadap Kamtibmas meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara.

Indonesia Kampanyekan Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Indonesia tengah menggalang dukungan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya ini akan dioptimalkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan menghadiri Sidang Umum PBB pada pertengahan September.

"Indonesia sekarang mencalonkan lagi untuk tahun 2019-2020, itu nanti mulai launching kampanyenya untuk mencari dukungan," ujar Sekretaris Wakil Presiden Mohamad Oemar di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Keanggotan tidak tetap DK PBB akan menjadikan Indonesia memiliki posisi diplomatik yang kuat di dunia internasional sekaligus dapat berperan aktif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana mandat DK PBB.

"Security council itu lembaga yang paling menentukan di PBB. jadi kita bisa bicara langsung dengan permanent member untuk kepentingan keamanan, perdamaian global," sebut Oemar.

Anggaram Pertahanan Dipotong, Kemenhan Tunda Rencana Pengadaan Alutsista

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan telah membuat kementeriannya harus menunda pembaruan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

“Ya kena semua. Sekarang ini berapa triliun lagi gitu setelah kemarin Rp 2,8 triliun. Jadi kita akhirnya menunda beberapa pembaruan Alutsista,” ujar Ryamizard di Kawasan Silang Monas, Jakarta, Selasa (23/8).

Ryamizard menjelaskan bahwa meski tak menggangu pembelian Alutsista, namun Kementerian Pertahanan harus melakukan penghematan. Menurutnya, proyek pengadaan Alutsista harus ditunda hingga periode berikutnya. Ia berharap, kondisi perekonomian ke depan akan semakin membaik.

TNI AL Kembali Tangkap Kapal Berbendera Malaysia

TNI Angkatan Laut (AL) kembali mengamankan kapal penangkap ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Kapal yang berhasil ditangkap berbendera Malaysia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Edi Sucipto mengatakan, Kapal Bernama Seven Seas milik Odyssey Marine PTE LTD tersebut tertangkap saat menangkap ikan di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau pada Sabtu 20 Agustus 2016.

"Jenis kapal pancing, nakhoda Ricky Tan Poh Hui warga Singapura dan ada tiga ABK warga Indonesia, serta sembilan penumpang warga Singapura," ujar Edi melalui keterangan tertulis, Selasa (23/8/2016).

Menurutnya, penangkapan bermula saat satuan West Flat Quick Respon (WFQR) TNI AL melakukan patroli. Dia menerangkan, sekitar pukul 19.10 WIB, radar kapal patroli mendeteksi benda mencurigakan di titik 7,5 neutical mile (NM) dari Tanjung Berakit.