Infrastruktur kapal selam dibangun 2016

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), M Firmansyah Arifin, mengatakan, pembangunan infrastruktur kapal selam di Indonesia direncanakan pada 2016, untuk menindaklanjuti penunjukkan perusahaan plat merah itu dalam memproduksi kapal selam dari Kementerian Pertahanan.

TNI AL memproyeksikan memiliki enam kapal selam baru, melengkapi dua kapal selam saat ini, KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402, yang merupakan Tipe-209 dari Jerman. Korea Selatan menjadi salah satu alternatif penting sumber pengadaan keenam kapal selam baru itu selain kelas Kilo dari Rusia.

"Kita bangun dulu infrastrukturnya, sebab kita belum punya dan hanya punya landasannya kapal selam. Sehingga dengan ada infrastruktur, ke depan bisa lebih banyak produksi kapal selam," ucap Arifin, di Malang, Sabtu.

Detasemen Jalamangkara TNI AL bebaskan tawanan teroris

Detasemen Jala Mangkara TNI AL berhasil membebaskan sejumlah tawanan teroris, di Pertamina Plaju Palembang pada gelaran latihan pembebasan sandera satuan pasukan khusus elit TNI AL itu, Sabtu.

Latihan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu diskenariokan di lokasi Pertamina Plaju sebagai salah satu pusat energi di Sumatera Selatan.

Skenarionya, 25 teroris yang dilengkapi senjata api dan bahan peledak dipasang di kilang serta berhasil menguasai Pertamina Plaju, selanjutnya menyandera beberapa pejabat setempat dengan tujuan minta tebusan uang.

Operasi penyelamatan para sandera ini didudukung oleh beberapa tim yaitu combat free fall, rubber duck operation, advanced fastrope, dan tim perahu serbu sea raider.

MUI Curiga Agenda Terselubung di Balik Buku Berpaham Radikal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta buku Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti untuk Kelas XI SMA sederajat ditarik dan direvisi. Materi dalam buku itu menyimpang dari Islam karena ajaran boleh membunuh orang di luar keyakinan.

Ketua MUI Jatim, KH Abdussomad Bukhori, mengatakan bahwa kewenangan untuk menarik buku itu ada pada Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

"MUI hanya dimintai pendapat. Untuk wilayah eksekusi ada di instansi terkait," kata Abdussomad di Surabaya Sabtu, 21 Maret 2015.

Selanjutnya, kata Abdussomad, ada evaluasi kepada tim penyusun buku itu. Dalam proses penerbitan sebuah buku, ada proses-proses yang melibatkan masing-masing Tim.

Ketika buku itu sudah jadi, ada tim korektor untuk mengoreksi isi buku sebelum diedarkan. Saat materi bermuatan paham radikal itu lolos, mereka harus diperiksa.

Pangarmatim : Poros Maritim butuhkan 157 kapal

Pangarmatim Laksamana Muda TNI Darwanto menegaskan bahwa kebijakan Poros Maritim Dunia membutuhkan 157 kapal untuk memperkuat TNI AL, bahkan jumlah itu hanya merupakan kebutuhan minimal dibandingkan dengan luas wilayah lautan Indonesia.

"Saat ini sudah ada 130-an kapal dengan 80-an kapal di antaranya di wilayah Timur (Armatim), karena wilayah Timur sudah mencakup 2/3 wilayah laut kita," katanya setelah berbicara dalam dialog publik di Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, Kamis.

Di hadapan 150-an mahasiswa dan pelajar SMA/SMK yang menghadiri dialog tentang kemaritiman yang digelar BEM Fakultas Hukum UHT Surabaya itu, ia mengatakan pihaknya juga masih menghadapi kendala bahan bakar untuk kapal perang RI (KRI) yang sangat terbatas.

"Kita belum mampu melakukan kejar-kejaran dengan perompak di laut, seperti perompak yang melakukan illegal fishing, karena bahan bakar kapal-kapal kita hanya terpenuhi 37-40 persen, sehingga kita sering menunggu di daerah operasi," katanya.

Militer Indonesia dan Amerika Serikat sepakat perangi ISIS

Militer Indonesia dan Amerika Serikat sepakat memerangi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) serta meningkatkan kerjasama militer kedua negara yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, menyatakan itu, saat menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake Jr, beserta stafnya, di ruang tamu panglima TNI, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin (19/3).

Turut mendampingi Moeldoko dalam pertemuan itu, Asisten Intelijen Panglima TNI, Laksamana Muda TNI Amri Husaini, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI M Fuad Basya, Kepala Pusat Kerja Sama Internasional TNI, Laksamana Pertama TNI Suselo, dan Staf Khusus Panglima TNI, Marserkal Pertama TNI (Purnawirawan) Prayitno.

Bagi TNI, menurut pernyataan Pusat Penerangan TNI, di Jakarta, Kamis, ISIS merupakan ancaman potensial bagi eksistensi Indonesia, sehingga harus dikelola secara baik. Belum lama ini diketahui ada 16 WNI yang ditahan imigrasi Turki di Gazientap, saat akan menyeberang ke Suriah.

Wakil Panglima TNI punya kewenangan komando

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, menjelaskan rencana penerapan reorganisasi TNI yang akan diberlakukan setelah disetujui presiden selaku panglima tertinggi TNI. Reorganisasi itu juga tentang pembentukan posisi wakil panglima TNI.

“Berbeda dengan kepala staf umum TNI, maka dia tidak memiliki kewenangan komando. Nach, wakil panglima TNI memiliki kewenangan komando itu, sebagai kepanjangan tangan panglima TNI,” katanya dalam pernyataan melalui televisi nasional, di Jakarta, Jumat. 

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko

Moeldoko menyatakan, dalam hal panglima TNI berhalangan maka wakil panglima TNI-lah yang akan menggantikan posisinya.

“Di seluruh Indonesia ada 12 batalion yang operasional sehari-hari dan enam batalion dalam penugasan di luar negeri. Jika panglima TNI punya waktu yang baik, maka dia bisa memeriksa dan memantau langsung anak buahnya, jika tidak maka wakil panglima TNI yang menjaga gawang,” kata dia.

Pemerintah akan reorganisasi TNI dalam lima tahun

Pemerintah akan melakukan reorganisasi TNI dalam lima tahun untuk memperkuat struktur dan juga peningkatan kemampuan sebagai organisasi pertahanan negara menghadapi tantangan yang semakin meningkat dan kompleks.

"Organisasi itu harus bersifat dinamis. Pasti diharapkan dengan perkembangan lingkungan strategis, yang kedua dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Yang ketiga menyadari aspek manajemen, kendali. Faktor kontrol dan kendalinya bagaimana. Keempat, bagaimana dengan anggaran. Kalau anggaran sudah bagus ya kita sesuaikan," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden Jakarta usai mengikuti rapat tentang organisasi dan modernisasi TNI yang dipimpin Presiden Joko Widodo.