Kemenko Polhukam menyatakan tak ada operasi gelap yang dilakukan aparat di daerah Puncak Jaya, Papua. Baik itu militer mau pun kepolisian.
Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Agus Barnas mengatakan, pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan di Papua. Termasuk di Puncak Jaya.
"Kemenko Polhukam tidak pernah menginstruksikan operasi gelap di Papua. Kami melakukan pendekatan kesejahteraan untuk penanganan masalah Papua," kata Agus di Jakarta, Jumat (31/5).
Mengenai keberadaan kelompok separatis, kata Agus, diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya. Sepanjang tidak melakukan tindakan kriminal.
"Mereka berbaur dengan masyarakat. Tidak ada penumpasan separatis. Kalau melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pembunuhan dan lainnya tentu kita melakukan penegakan hukum," ujarnya.
DPRD Papua hingga saat ini masih menunggu laporan kronologis tentang laporan hilangnya sejumlah warga sipil yang bermukim di kawasan di Kabupaten Puncak Jaya.
"Saya masih menunggu kronologis dan nantinya berdasarkan laporan tersebut akan melaporkannya ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD Papua Yunus Wonda.
Menurut dia, laporan sementara menyatakan, warga mulai hilang usai penyerangan pos keamanan di Tingginambut, Februari-Mei lalu.
Data yang terhimpun mengungkapkan, tercatat sembilan warga yang dikabarkan hilang. Yakni Yos Kogoya (40 tahun), Janingga Tabuni (37), Sony Tabuni (35), Aibon Tabuni (32), Bongkar Telenggen (38), Eilakor Enembe (27) dan Kogoya (35) serta Wonda (39). (Republika)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Sabtu, 01 Juni 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
- Kelebihan Pesawat Airbus A400M Yang Akan Di Beli TNI AU
- Kapal Patroli Hiu Dihadang Kapal Coast Guard Malaysia Di Perairan Indonesia
- Prajurit Kopassus TNI, Lebih Takut Pelatih daripada Setan
- KRI Banda Aceh-593 dan KRI Halasan-630 Ikuti Pameran Maritim di Malaysia
- Mabes TNI Beri Penjelasan Terkait Mobil TNI Angkut Logistik di Acara Prabowo-Sandi
Berita Populer
-
TNI bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepakat memilih pesawat tempur generasi kelima Sukhoi (Su-35) buatan Rusia, sebagai pengganti pe...
-
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tiba tiba menyampaikan kabar mengejutkan terkait kontrak pengadaan tiga kapal selam Changbogo buatan ...
-
Yahudi dan Israel Merasa Disudutkan Indonesia Kelompok pendukung Israel dan Yahudi menilai, Indonesia kerap menyudutkan mereka. Menurut mere...
-
by Narayana ( JKGR ) Jakarta, Medio Maret 2014….Pukul 23.45 wib Malam telah beranjak larut, ketika saya merapihkan setumpuk dokumen yan...
-
"Inisiator Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) Situs Gunung Padang berpikir untuk melaporkan temuan ini ke TNI-Polri." Inisiator Ti...
-
Pihak inteljen Kodam, sambung Hardiono, masih melakukan pendeteksian kebangkitan PKI di wilayah Jateng dan DIY. Pangdam menambahkan memang ...
-
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima Bintang Kehormatan DKAT (Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera) dari Pemerintah Malaysia, Sen...
-
Ketua Komisi Satu DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Rusia kepada Indonesia, merupakan hal menarik dan perlu di...
-
TNI Angkatan Laut saat ini memiliki kapal selam sebanyak 12 unit. Alutsista itu, diparkir di wilayah Surabaya, Jawa Timur. “Kita memang ada ...
-
PT Pindad (Persero) akan meluncurkan 2 panser Anoa varian terbaru pada awal November 2014 di acara Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Ja...
Dlam menegakkan kedaulatan hukum di Papua TNI hrs terus mengadakan operasi2 disemua wilayah, apabila ada kejahatan tindak pidana maka TNI menghentikan perbuatan jahat tsb dan si pelanggar agar segera ditangkap selanjutnya diserahkan ke Kepolisian RI. Salam NKRI.............
BalasHapus