Angkatan Laut Australia memecat seorang komandan senior yang terlibat dalam pelanggaran wilayah laut Indonesia beberapa waktu lalu. Seorang perwira lain terkena sanksi administratif terkait beberapa pelanggaran wilayah yang terjadi pada Desember 2013 dan Januari 2014 itu.
Saat itu angkatan laut Australia berpatroli mencegah datangnya para manusia perahu yang datang dari Indonesia. Rata-rata berasal dari Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika, mereka ingin menyelundup ke Negeri Kanguru itu untuk mendapat penghidupan layak dengan alasan nyawa mereka terancam akibat konflik di negara asal.
Menurut harian The Guardian, pemecatan atas komandan angkatan laut tersebut diumumkan oleh panglima angkatan laut Australia, Laksamana Madya Ray Griggs, Kamis ini. "Setiap perwira komandan yang terlibat dalam patroli tersebut tahu bagaimana bertindak sesuai prosedur. Tapi, saya minta mereka menerapkan standar yang tertinggi," kata Griggs.
"Tindakan ini pada dasarnya bukan sebagai hukuman, namun semata-mata untuk menegakkan standar profesional dalam jajaran Angkatan Laut Australia," lanjut Griggs, yang mengumumkan kebijakannya itu lewat buletin resmi kesatuannya, Navy Daily, hari ini. Namun Griggs tidak menyebutkan identitas dua perwira komandan yang terkena sanksi.
Angkatan Laut Australia menyatakan, para komandan kapal patroli sudah diberitahu untuk tidak melanggar kedaulatan laut Indonesia saat menjalankan tugas. Namun pelanggaran itu ternyata terjadi.
Pengumuman Angkatan Laut ini muncul bersamaan saat harian Guardian Australia mengungkapkan, salah satu kapal patroli milik bea cukai Australia diketahui melanggar batas laut Indonesia lebih jauh dari yang diungkapkan secara resmi. Beberapa waktu lalu pemerintah Australia secara resmi mengakui kapal-kapal patroli mereka beberapa kali melanggar wilayah laut Indonesia.
Salah satu kapal, The Ocean Protector, masuk ke wilayah Indonesia sejauh 9 km dari perbatasan maritim dan hanya 27 km dari suatu pantai di Indonesia. Menurut laporan Guardian Australia, kapal itu bahkan terlihat dari Pelabuhan Ratu di Jawa Barat pada 14 Januari 2014.
Menurut hukum laut internasional, suatu negara berhak menguasai hingga 12 mil laut dari titik pantai terluar. Setiap kapal asing yang masuk harus mendapat persetujuan dari negara bersangkutan.
Pelanggaran batas laut Indonesia oleh kapal patroli Australia itu terjadi di tengah retaknya hubungan diplomatik kedua negara akibat skandal penyadapan intelijen Canberra atas Jakarta. Imbasnya, untuk sementara kerjasama Indonesia dan Australia dalam penanganan penyelundupan manusia perahu secara resmi ditangguhkan. (VivaNews)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 18 April 2014
Langgar Wilayah Laut RI, Komandan Australia Dipecat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar