Ambil Alih Posisi Pelayaran Dunia, Indonesia Harus Gandeng Tiongkok dan India

Menjadi Poros Maritim Dunia berarti bisa mengambil alih poros pelayaran perdagangan dunia yang saat ini masih didominasi kepentingan ekonomi internasional negara-negara besar dunia direpresentasikan Singapura di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut merupakan bentuk kolonialisme zaman dahulu yang masih bertahan hingga sekarang.

Kapal Induk Vikramaditya milik Angkatan Laut India |
Foto: Snafu Solomon Blogspot

“Negara kaya ingin mempertahankan dominasinya melalui pelayaran internasional,” ujar Prof. Daniel M. Rosyid dalam perbincangannya bersama JMOL, Sabtu (25/10/2014).

Menurut Daniel, jika Indonesia mau mengambil alih posisi poros pelayaran dunia, tidak bisa sendirian, namun harus mengajak Tiongkok dan India sebagai partner membangun poros baru.

“India dan Tiongkok paling tidak bisa menjadi balance,” papar Daniel.

Mengapa harus Tiongkok dan India? Karena, Tiongkok dan India saat ini menjadi titik tumpu pertumbuhan dunia. Daniel menjelaskan, meski mereka bukan Negara Maritim, namun mereka sedang membangun kekuatan maritim.

“Kita punya posisi strategis. Sekarang, harus lewat Singapura. Tantangan kita menjadi Poros Maritim adalah mengalahkan Singapura,” ungkap Daniel.

Merebut posisi Singapura bagi Indonesia, menurut Daniel, bisa dilakukan dengan membangun pelabuhan berstandar internasional di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan perencanaan tata ruang hinterland yang kuat, bisa menjadi strategi pengurangan dominasi tersebut.

Lebih lanjut Daniel menjelaskan, persoalan dominasi Singapura bukan hanya persoalan posisi, namun juga persoalan koneksi. Koneksi jalur pelayaran perdagangan dunia saat ini dimonopoli oleh Singapura.

“Koneksi ini juga harus kita lawan,” tegasnya.

Daniel melihat, melawan dominasi Singapura dalam pelayaran internasional sejalan dengan strategi Bung Karno dan Gus Dur. Apabila platform kebijakan yang dilandaskan kepada doktrin Nawacita sebagaimana dicetuskan Bung Karno konsisten dijalankan, seharusnya bisa diarahkan untuk melawan dominasi tersebut.

“Kebijakan Jokowi, jika melihat Nawacita, seharusnya ke arah sana. Kita harus kembali ke strateginya Bung Karno dan Gus Dur. Hanya keduanya keburu jatuh. Kalau Pak Jokowi mengerti jalan pikirannya Bung Karno, seharusnya bisa itu dijalankan,” pungkas Daniel. (JMOL)