Wamenhan : Indonesia Perlu Komponen Cadangan

Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia memerlukan komponen cadangan untuk mengantisipasi ancaman non-militer yang dihadapi bangsa dan negara yang tidak bisa dilawan dengan persenjataan.

"Komponen cadangan sumber daya manusianya adalah warga negara sipil untuk bela negara tapi bukan wajib militer," kata Sjafrie Sjamsoeddin dalam diskusi Yellow Forum for Young Leader (YFYL) bertema "Urgensi Penguatan Sistem Pertahanan Indonesia" di Jakarta, Senin.

Menurut dia, wacana komponen cadangan ini perlu disikapi dengan militansi masyarakat untuk menguatkan nasionalisme.

Ia mencontohkan, bangsa Indonesia saat ini menghadapi ancaman bahaya narkoba serta penetrasi budaya asing yang memberikan dampak negatif.

KRI Diponegoro-365 Kembali KJlankan Misi Perdamaian

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Diponegoro-365 kembali dipercaya menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda XXVIII-E/UNIFIL tahun 2013.

KRI Diponegoro-365

 
Upacara pembukaan penyiapan Satgas Maritim UNIFIL itu dilaksanakan di Gedung Pusat Latihan Kapal Perang, Kolatarmatim, Ujung, Surabaya, Senin, dengan dipimpin Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksamana Pertama TNI Widodo.

Satgas Maritim yang terlibat pada penyiapan ini sebanyak 100 orang prajurit, termasuk personel pendukung dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut Juanda (kru helikopter), perwira kesehatan, Kopaska, intelijen, dan penerangan.

Misi perdamaian dunia ke Lebanon kali ini merupakan yang kedua dijalankan KRI Diponegoro-365 dari satuan kapal Eskorta Koarmatim, setelah yang pertama pada 2009 tergabung dalam Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-A/UNIFIL.

Parlemen - Penguatan Alutsista Harus diikuti Kesejahteraan

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit.

"Karena sehebat apapun alutsista yang dimiliki jika tidak diikuti dengan kesejahteran prajurit maka tidak akan dimanfaatkan secara optimal," kata Tantowi Yahya pada diskusi Yellow Forum for Young Leader (YFYL) bertema "Urgensi Penguatan Sistem Pertahanan Indonesia" di Jakarta, Senin.

Menurut Tantowi, relevansi dari kesejahteraan prajurit adalah adalah militansinya, sehingga jika para prajurit TNI belum sejahtera maka dikhawatirkan loyalitas dan militansinya akan rendah.

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, uang lauk-pauk prajurit TNI Rp45.000 per hari atau tiga kali makan.

Kemenhan Bantah Militer Indonesia Paling Korup di Dunia

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan tanggapan atas pernyataan salah satu lembaga survei internasional Transparency International (TI) yang berpusat di Inggris.

Dalam laporan survei tersebut dinyatakan bahwa Indonesia mendapatkan nilai jelek dalam indeks korupsi di sektor pertahanan (Government Defense Anti Corruption Index).

Hasil survei yang dirilis Januari 2013 lalu dari skala A-F lembaga survei ini memberikan nilai E bagi Indonesia, dimana A adalah nilai terbaik dan F adalah terburuk. Negara lain yang juga mendapat nilai E, antara lain Afghanistan, Irak, Uganda, Zimbabwe, dan Filipina. Sedangkan, negara yang mendapat F antara lain Libya, Mesir, dan Kamerun.

15 Prajurit TNI Ikuti Farewell Ceremony di Haiti

Sebanyak 15 prajurit TNI (1 Regu Pasukan Bersenjata dan 3 Orang Pembawa Bendera) yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-B/MINUSTAH  mengikuti kegiatan Farewell Ceremony SRSG (Special Representative Secertary General) MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti) yang dipimpin oleh Force Commander MINUSTAH Mayor Jenderal Fernando Goulart, bertempat di Brazillian Battalion 1 (Brabat 1) Camp, Port Au Prince – Haiti, Minggu (10/2/2013).

Kegiatan Farewell Ceremony dilaksanakan sebagai upacara pelepasan bagi pejabat SRSG, Mr. Mariano Fernandez yang dalam waktu dekat ini akan mengakhiri tugasnya sebagai pejabat SRSG MINUSTAH di Haiti, dan selanjutnya jabatan tersebut akan diserahterimakan kepada pejabat yang baru.

Presiden - Indonesia Akan Kirim Batalyon ke Sudan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sudan, Omar Hassan di sela-sela kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-12 di Kairo, Mesir, Rabu (6/2) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Presiden SBY menyampaikan kesiapan batalyon RI untuk membantu menjaga keamanan di wilayah Sudan.

Satgas Maritim TNI Kontingen Garuda XXVIII-C/United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL) berbaris sebelum pelepasan keberangkatan KRI Sultan Iskandar Muda-367 di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (6/9)
| foto :  Jurnas

"Dalam pertemuan kemarin saya sampaikan komitmen Indonesia sebagai bagian peace keeping di Sudan. Sekarang ada satu batalyon yang akan kami siapkan untuk memenuhi permintaan PBB untuk menggantikan batalyon Thailand yang katanya sudah selesai dan kembali ke Tanah Air nya," ungkap Presiden SBY kepada wartawan dalam perjalanan udara dari Kairo menuju Jakarta, Kamis (7/2) siang.

Alasan Kenapa Militer AS Dipusatkan ke Asia Pasifik dan Indonesia

Dalam kunjungan pertamanya ke Jakarta sebagai Panglima Komando Militer AS di Kawasan Pasifik (PACOM), Laksamana Samuel J. Locklear III menegaskan bahwa posisi Indonesia dan negara-negara lainnya di Asia Pasifik kini makin strategis di tengah perubahan dinamika kekuatan global. Itulah sebabnya AS dalam beberapa tahun terakhir menitikberatkan kepentingan keamanannya di Asia Pasifik. 

Armada Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik

Dalam kunjungan selama tiga haari di Indonesia ini, Locklear tidak hanya menemui para petinggi keamanan dan militer setempat. Dia juga merasa perlu menemui para cendekiawan, mahasiswa hingga jurnalis dalam suatu acara di Jakarta, Jumat 8 Februari 2013, untuk menjelaskan pandangannya soal pergeseran fokus keamanan AS ke Asia Pasifik, yang pertama kali diumumkan Presiden Barack Obama pada November 2011.

Locklear menyebut pergeseran fokus itu sebagai "Perimbangan Kembali (Rebalance) Peran AS di Asia Pasifik." Dia menegaskan perimbangan yang dimaksud bukan bersifat konfrontatif atau untuk menyudutkan negara atau pihak tertentu. "Ini bukan hanya menyangkut militer tapi juga kebijakan, diplomasi, dan perdagangan... Perimbangan ini adalah suatu strategi kolaborasi dan kerjasama," kata Locklear.