Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang membolehkan Angkatan Laut Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia.
"Ada tiga alasan mengapa pernyataan tersebut disayangkan," kata Hikhahanto dalam siaran persnya yang diterima Antara, Rabu malam.
Hikmahanto menyatakan, hal tersebut untuk menanggapi pemberitaan pada Rabu (8/01) di harian nasional berbahasa Inggris yang memberitakan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko membolehkan AL Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia patut disayangkan. Bahkan Panglima TNI menyatakan Indonesia tidak perlu tersinggung (offended) karena ia telah mengizinkan.
Hikmahanto mengatakan, tiga alasan itu pertama seharusnya Panglima TNI konsisten dengan kebijakan yang diambil oleh Menko Polhukham yang menentang kebijakan PM Tony Abbott untuk menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia (boat turnback policy).
"Menkopolhuham telah mendapat pendelegasian dari Presiden sebagai otoritas di Indonesia untuk menangani masalah perbatasan dengan Australia," jelasnya.
Kedua lanjut Hikmahanto, Panglima TNI sebaiknya waspada atas upaya adu domba yang sedang dilakukan oleh pemerintah Australia. Pemerintah Australia melalui berbagai cabang pemerintahnya sedang berupaya agar Indonesia mau menerima kembali para pencari suaka dalam perjalanan mereka ke Australia.
Kebijakan ini merupakan janji kampanye PM Tony Abbott ketika pemilu. Bahkan untuk mempertahankan kursi PM-nya maka pemerintah Australia tidak segan-segan memperdaya berbagai unit dalam pemerintahan Indonesia.
"Di sini penting Panglima TNI agar dalam satu garis komando dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan tidak boleh melakukan kompromi sendiri," ujarnya.
Sedangkan ketiga kata Hikmahanto masalah pencari suaka sebenarnya tidak dapat dilihat dari sisi kemanusian belaka. Ini karena para pencari suaka sengaja mencelakakan keselamatan mereka saat menyeberangi laut dalam perjalanan mereka ke Australia.
Mereka selanjutnya, kata Hikmahanto, akan mengontak otoritas Australia agar mendapat bantuan. Harapan mereka adalah mereka akan dievakuasi dan didaratkan di Australia.
Menghadapi modus inilah kemudian PM Tony Abbott mempunyai kebijakan menghalau kapal pencari suaka.
Hikmahanto menjelaskan, Abbott membentuk "Sovereign Border Operation" yang dikomandoi oleh Jenderal berbintang tiga.
Dalam konteks demikian Panglima TNI tidak seharusnya membolehkan AL Australia menghalau para pencari suaka ke wilayah Indonesia. Ini agar kedaulatan Indonesia tegak dan tidak dilecehkan oleh Pemerintah Australia. (Antara)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Kamis, 09 Januari 2014
Praktisi Hukum Internasional Sayangkan Pernyataan Panglima TNI Soal Australia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Setelah pesanan pasti empat dari delapan pesawat tempur kontra penyusup EMB-314 Super Tucano diserahkan kepada TNI AU, Embraer Brazil bernia...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Sejak proklamasi dibacakan, Indonesia selalu aktif dan berkomitmen kuat untuk menjaga perdamaian dunia. Kebijakan ini tertuang dalam amanat ...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Panglima TNI Jenderal Moeldoko membuka 100 Experts Meeting yang bertemakan "Memastikan Terwujudnya Kedaulatan Pangan" di Aula Gato...
Daripada kita sama Australia dimain mainin sama pencari suaka itu bukannya mending kita cegah pencari suaka itu ke Indonesia? Apa iya sih imigrasi kita sebebas itu sampe pencari suaka bisa gampang aja masuknya?
BalasHapusmemah susah kalau di bawah pemimpin yang lemah....
BalasHapusknp gak bisa sy soekarno, kita gerebek aja rame2 itu kapal kita jadiin tahanan itu kapten kapal, kan bisa jd alat tawar buat akusisi perusahaan2 ternak sapi ato utk yg lainya
BalasHapusBIAR DI RASAKAN OLEH AUSIE DENGAN KEBIJAGANNYA YG MAU MENAMPUNG PENCARI SUAKA, TAMPUNGLAH SEBANYAK BANYAK NYA JUGA PENCARI SUAKA DARI PAPUA, MAMPUS KAU AUSIE
BalasHapus