TNI mendapat tambahan 24 unit Panser Anoa 6x6 yang dipesan dari PT Pindad. Saat ini jumlah panser Anoa TNI saat ini 226 unit dan masih akan bertambah karena penguatan masih terus dilakukan.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, dengan perkembangan kawasan global dan regional saat ini, mengharuskan TNI menambah alat utama sistem senjata (alutsista) yang ada dalam rangka menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI.
“Dengan perkembangan kawasan saat ini, mau tak mau negara harus memberikan respon yang cepat, terlebih TNI harus membuat strategi pertahanan. Penambahan alutsista akan meningkatkan profesionalisme prajurit,” kata dia saat serah terima panser di markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jumat (14/3/2014).
Panser yang diserahterimakan terdiri dari beberapa varian, terutama Armoured Personnel Carrier (APC) dan ambulance. Selanjutnya 24 panser ini akan dikirim untuk pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda XXXV-/United Nations Mission In Darfur (UNAMID), Sudan.
Pengiriman Panser Anoa buatan dalam negeri dalam misi internasional ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya di Lebanon (UNIFIL). Pengiriman tersebut atas permintaan dari PBB. “Ini akan memberikan kebanggaan bahwa alutsista dalam negeri digunakan dalam misi perdamaian PBB,” kata Moeldoko.
Jumlah personel yang bakal diberangkatkan sebanyak 800 orang. Selain dilengkapi 24 Panser Anoa, mereka juga membawa juga 30 truk dan 34 jeep. Satgas ini rencananya ditempatkan di wilayah El Geneina, dan Masteri yang berbatasan dengan negara Chad selama satu tahun penugasan.
Mantan KSAD itu juga berpesan agar PT Pindad terus meningkatkan standar alutsista yang dibuatnya. “Karena saat ini TNI lebih mendukung untuk pengadaan alutsista dalam negeri,” tutur Moeldoko.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pindad (Persero) Tri Hardjono mengungkapkan, PT Pindad terus menggembangkan kemampuan yang dimilikinya, terutama untuk meningkatkan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan TNI yang semakin besar. (Sindo)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Sabtu, 15 Maret 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Setelah pesanan pasti empat dari delapan pesawat tempur kontra penyusup EMB-314 Super Tucano diserahkan kepada TNI AU, Embraer Brazil bernia...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
Produsen otomotif asal Rusia, OJSC KAMAZ melebarkan sayapnya hingga ke Indonesia. Penghasil truk yang jawara di reli Dakar (Dakar Rally) ini...
Pendapatan negara terbesar dari pajak, dukung dan berdayakan perpajakan nasional Indonesia untuk mendukung pula militer dan pertahanan Indonesia.
BalasHapussaat ini banyak potensi pajak di Indonesia yang belum tergali karena lemahnya lembaga perpajakan di Indonesia.
mari kita perkuat lembaga perpajakan Indonesia untuk mendukung pula militer dan pertahanan Indonesia, silakan buka link berikut :
http://birokrasi.kompasiana.com/2014/02/26/darurat-direktorat-jenderal-pajak-butuh-pertolongan-638030.html
Terima kasih