TNI mendapat tambahan 24 unit Panser Anoa 6x6 yang dipesan dari PT Pindad. Saat ini jumlah panser Anoa TNI saat ini 226 unit dan masih akan bertambah karena penguatan masih terus dilakukan.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, dengan perkembangan kawasan global dan regional saat ini, mengharuskan TNI menambah alat utama sistem senjata (alutsista) yang ada dalam rangka menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI.
“Dengan perkembangan kawasan saat ini, mau tak mau negara harus memberikan respon yang cepat, terlebih TNI harus membuat strategi pertahanan. Penambahan alutsista akan meningkatkan profesionalisme prajurit,” kata dia saat serah terima panser di markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jumat (14/3/2014).
Panser yang diserahterimakan terdiri dari beberapa varian, terutama Armoured Personnel Carrier (APC) dan ambulance. Selanjutnya 24 panser ini akan dikirim untuk pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda XXXV-/United Nations Mission In Darfur (UNAMID), Sudan.
Pengiriman Panser Anoa buatan dalam negeri dalam misi internasional ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya di Lebanon (UNIFIL). Pengiriman tersebut atas permintaan dari PBB. “Ini akan memberikan kebanggaan bahwa alutsista dalam negeri digunakan dalam misi perdamaian PBB,” kata Moeldoko.
Jumlah personel yang bakal diberangkatkan sebanyak 800 orang. Selain dilengkapi 24 Panser Anoa, mereka juga membawa juga 30 truk dan 34 jeep. Satgas ini rencananya ditempatkan di wilayah El Geneina, dan Masteri yang berbatasan dengan negara Chad selama satu tahun penugasan.
Mantan KSAD itu juga berpesan agar PT Pindad terus meningkatkan standar alutsista yang dibuatnya. “Karena saat ini TNI lebih mendukung untuk pengadaan alutsista dalam negeri,” tutur Moeldoko.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pindad (Persero) Tri Hardjono mengungkapkan, PT Pindad terus menggembangkan kemampuan yang dimilikinya, terutama untuk meningkatkan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan TNI yang semakin besar. (Sindo)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Sabtu, 15 Maret 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
"Bangkitnya Teknologi Nuklir Indonesia" Tahun ini di bawah Dirut baru Dr.Ir.Yudiutomo Imardjoko, BatanTek tidak hanya bisa ...
-
Banyak orang yang menunggu kapan pesawat R-80 yang merupakan pengembangan dari pesawat N250 buatan Bacharudin Jusuf Habibie, atau yang lebih...
-
Kalau dipikir-pikir, ada yang ganjil dengan armada bawah laut Indonesia. Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam gaek namun harus m...
-
Rencana Amerika Serikat (AS) menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi ...
-
Di Era tahun 60an TNI AU/AURI saat itu pernah memiliki kekuatan udara yang membuat banyak negara menjadi ‘ketar ketir’, khususnya negara-ne...
-
Ketika Indonesia mulai serius membangun armada pesawat tempur Sukhoi, datanglah godaan dari Amerika Serikat yang menawarkan pesawat tempur ...
-
Keterlibatan Indonesia dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan, menjadi sebuah lompatan bersejarah bagi Indonesia. Hal ...
-
Secara resmi Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dengan Uni Sovyet - kini Rusia, sudah berakhir dua dekade lalu. Perang dua kekuatan...
-
Perancis menawarkan pembuatan pesawat tempur Rafale di Malaysia, jika negara Jiran itu mau memilih Rafale sebagai pesawat tempur baru mereka...
Pendapatan negara terbesar dari pajak, dukung dan berdayakan perpajakan nasional Indonesia untuk mendukung pula militer dan pertahanan Indonesia.
BalasHapussaat ini banyak potensi pajak di Indonesia yang belum tergali karena lemahnya lembaga perpajakan di Indonesia.
mari kita perkuat lembaga perpajakan Indonesia untuk mendukung pula militer dan pertahanan Indonesia, silakan buka link berikut :
http://birokrasi.kompasiana.com/2014/02/26/darurat-direktorat-jenderal-pajak-butuh-pertolongan-638030.html
Terima kasih