Mabes TNI akan membentuk tim untuk mengusut bocornya dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas ketentaraan pada 1998. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, ada sanksi pidana bagi pembocor dukumen yang terklasifikasi rahasia itu.
"Kita sedang mengejar siapa yang membocorkan dan tentu ada hukum pidananya. Kita lihat konteksnya dari sisi politik maupun dari sisi hukum bagaimana," kata Moeldoko kepada wartawan usai memberikan pengarahan kepada para perwira tinggi TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/6).
Menurut Moeldoko, dirinya tidak pernah membaca dokumen DKP yang dibentuk TNI saat masih bernama ABRI pada 1998. Jenderal kelahiran Kediri, Jawa Timur itu bahkan menegaskan, Mabes TNI tidak menyimpan dokumen yang kini menjadi polemik di publik itu.
Lebih lanjut Moeldoko menegaskan, hanya ada satu komando di TNI. Ia pun menjamin soliditas TNI di tengah hingar-bingar pemilu presiden (pilpres). "Saya selaku Panglima TNI memberikan jaminan penuh tentang soliditas TNI, sehingga kalau terjadi sesuatu hal hanya satu panglimanya yaitu Panglima TNI, tidak ada yang lain," tegasnya.
Menurut Moeldoko, netralitas TNI harus dijaga betul. Karenanya, Moeldoko akan berupaya keras mengawal netralitas TNI termasuk dari tarikan para purnawirawan yang kini menjadi anggota tim pemenangan para calon presiden.
"Apapun suaranya, para purnawirawan tidak akan mempengaruhi kami. Tidak ada satu pun prajurit TNI yang terpengaruh, mau ngomong seperti apapun kami tidak akan terpengaruh," tegasnya.
Sementara terkait kasus bintara pembina desa (babinsa) yang diduga dikerahkan untuk mengarahkan warga memilih pasangan capres tertentu, Moeldoko menegaskan hal itu tak perlu diperpanjang lagi. Sebab, faktanya tidak ada babinsa yang bermain untuk memenangkan salah satu kubu capres.
"Saya tidak suka dengan hal-hal seperti itu yang dituduhkan kepada babinsa yang tidak mendasar. Ini biar dengar semuanya, karena kalau tidak dikerasin isu ini nanti akan bertambah dan bertambah," pungkasnya. (JPNN)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 13 Juni 2014
Mabes TNI Kejar Pembocor Dokumen DKP soal Prabowo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
-
KCR 60 M PT PAL 1. Apa kelebihan KCR-60 dibanding FPB-57 Nav V yang sebelumnya diproduksi PT.PAL? Dan apa pula kelebihan KCR-60 di...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar