Guna mencegah masuknya warga negara Indonesia ke Irak dan Suriah untuk menjadi anggota ISIS, pemerintah diminta memperkuat penjagaan perbatasan.
Menurut Pimpinan Jemaah Islamiyah Australia Abdul Rahman Ayyub penyebaran jaringan terorisme akan lebih mudah dan subur apabila wilayah-wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara-negara tetangga sangat longgar.
Disamping itu, pemerintah, bisa memanfaatkan mantan-mantan teroris yang sudah kooperatif hasil dari program deradikalisasi (penyadaran) BNPT untuk melakukan pemetaan.
"Kalau zaman perang Afghanistan dulu, kita bisa kerjasama dengan Pakistan. Tapi kalau sekarang untuk mencegah masuknya orang-orang kita ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS, harus ada kerjasama pengawasan perbatasan dengan Turki dan Yordania," ujar Abdul Rahman dalam pernyataannya, Selasa(22/9/2015).
Abdul Rahman menjelaskan dari perjalanan hidupnya yang pernah 19 tahun terlibat dalam jaringan terorisme mulai NII Aceh hingga menjadi pemimpin JI di Australia, ia melihat ada beberapa kontra strategi yang harus dikedepankan dalam mencegah aksi terorisme di Indonesia.
Pertama ia menyarankan agar dilakukan kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan dengan negara konflik.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah Indonesia harus memperkuat penjagaan perbatasan.
Abdul Rahman Ayyub juga meminta agar pemerintah, tidak hanya BNPT, tetapi seluruh lembaga terkait, agar memiliki kepedulian terhadap mantan-mantan teroris yang sudah sadar.
Dalam kacamatanya, solidaritas para mantan ini masih sangat kuat dan memiliki ikatan emosional tinggi serta kenangan saat masih mengikuti pelatihan militer maupun di medan perang.
Untuk itu mereka perlu dirangkul dan diberikan penyadaran untuk kembali setia dan mengabdi kepada NKRI.
Lebih penting lagi, lanjut Ayyub, harus ada upaya pencegahan paham terorisme sejak dini.
Caranya dengan menerbitkan buku-buku pembanding di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi juga di tengah masyarakat.
Dalam hal ini, perlu kerjasama nyata dari BNPT dan lembaga-lembaga terkait seperti Dirjen Dikti Kemenristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga terkait lainnya.
Disamping itu, Ayyub juga menggarisbawahi pentingnya media massa, baik konvensional maupun media sosial.
"Faktanya saat ini media massa dan media sosial menjadi wahana penyebaran utama kelompok kekerasan dan terorisme. Intinya kita tidak boleh lengah sedikit pun dalam mengantisipasi gerakan terorisme. Semua harus dilakukan secara masif dan terus menerus. Sejauh ini saya melihat apa yang dilakukan BNPT sangat efektif dalam menanggulangai bahaya terorisme di Indonesia," pungkas Abdul Rahman Ayyub. (Tribun)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Rabu, 23 September 2015
Kerjasama Pengawasan Perbatasan Untuk Cegah WNI Jadi ISIS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Setelah pesanan pasti empat dari delapan pesawat tempur kontra penyusup EMB-314 Super Tucano diserahkan kepada TNI AU, Embraer Brazil bernia...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar