Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memerintahkan prajuritnya tidak membawa peluru tajam saat melakukan pengamanan terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Kamis.
Pemeriksaan adanya peluru tajam yang dibawa oleh prajurit TNI dilakukan langsung oleh panglima TNI setelah apel gabungan pasukan TNI digelar di Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis pagi sebelum seluruh personel disebar ke sejumlah titik untuk melakukan pengamanan.
Menurut dia, sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada komandan yang bertanggung jawab dipastikan akan dijatuhkan bila ada prajurit TNI yang nekat membawa peluru tajam, terlebih menggunakannya saat bertugas melakukan pengamanan.
"Tidak ada satupun prajurit yang membawa apalagi menggunakan amunisi tajam. Bila ada yang nekat, komandannya akan saya gantung," ancam panglima saat memimpin apel.
Masing-masing satuan setingkat kompi (SSK) diminta melucuti terlebih dahulu senjata yang dibawanya untuk melihat peluru yang digunakan.
Panglima TNI mengatakan, pihaknya tidak ragu apabila terjadi tindakan yang anarkis terkait putusan gugatan PHPU yang dilayangkan pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan prajurit TNI dalam hal bertindak tegas terhadap anarkisme," tegasnya.
Namun demikian, tugas yang dilakukan oleh aparat TNI dalam pengamanan putusan MK hanya bersifat "penebalan" kepada aparat kepolisian. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar prajuritnya bertindak sesuai prosedur.
"Semuanya dijalankan secara terukur, yang kita pedomani bersifat penebalan tidak diberi sektor. Itu dalam situasi normal kalau tidak normal dan tidak ada aparat polisi maka ambil alih, tindak, setelah itu serahkan ke kepolisian. Kalau didiamkan TNI bisa dituduh melakukan pembiaran," kata Moeldoko.
Menurut dia, tugas pengamanan bertujuan memberikan rasa keamanan kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas rutin karenanya dirinya berpesan setiap prajurit TNI harus tampil smart, profesional dan menunjukkan simpati kepada masyarakat.
"Tidak ada lagi prajurit ugal-ugalan. Tugas pengamanan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya konflik antar dua kubu pendukung kontestan pemilihan presiden. Kalian harus memegang teguh netralitas seandainya kedua kelompok itu saling berhadapan. Tidak ada bermain-main ke kanan dan ke kiri. Tegas dan profesional jangan keluar koridor itu," kata Panglima TNI seraya menambahkan bangsa ini tidak boleh terpecah ataupun porak poranda karena ulah kelompok tertentu.
TNI bersenjata lengkap siaga di Balaikota
Sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersenjata lengkap bersiaga di sekitar kantor Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Kamis.
Mereka merupakan bagian dari pengamanan obyek vital selama sidang putusan perselisihan pemilu presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita menurunkan dua Satuan Setingkat Kompi (SSK). Satu SSK di Monas dan satu SSK di sekitar Balaikota," kata Komandan Batalion Yonkaf 7 Letnan Kolonel Kavaleri Agus Waluyo di Balaikota, Kamis.
Personel TNI tersebut melebur ke pola pengamanan Kepolisian RI atau di bawah kendali operasi Polri (BKO).
Jika terjadi eskalasi massa terjadi di kantor Balaikota, para personel TNI akan berada di belakang personel kepolisian. "Kami diperbantukan ke Polda Metro Jaya. Jadi jika ada sesuatu, kami back up kepolisian," kata Agus.
Sementara Polda Metro Jaya mengerahkan 427 personel yang teridiri dari berbagai satuan, yakni Brimob, Sabhara, Intelkam dan Reserse Kriminal untuk mengamankan Balaikota. Pembacaan hasil putusan sidang gugatan pemilihan presiden di Gedung MK dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB.
Kapolri pantau situasi di depan Gedung MK
Menjelang pengumuman hasil gugatan pilpres yang dilayangkan oleh kubu Prabowo - Hatta oleh Mahkamah Konstitusi pukul 14.00 siang ini, situasi di depan gedung MK masih terlihat sepi dari massa pendukung pasangan nomor urut satu itu hingga pukul 10.30 WIB.
Pihak keamanan memang menutup akses terhadap kendaraan yang akan menuju jalan Medan Merdeka Barat dari kedua belah arah.
Di jalan Medan Merdeka Barat, terlihat pihak keamanan menempatkan sejumlah kendaraan seperti Baracuda, water canon. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman juga melihat situasi di Medan Merdeka Barat.
"Apabila ada massa yang akan melakukan aksi, tentu akan kami blokir jalan menuju ke MK, jadi areal ini steril dan tidak ada massa yang masuk ke gedung MK, sehingga, hakim bisa memutuskan hasil pilpres ini dengan adil," kata Sutarman, di depan Gedung MK Kamis.
Kapolri juga menuturkan, pengamanan ini dilakukan sampai suasana semakin kondusif, karena ada beberapa titik yang dijaga aparat.
"Saya sudah memonitor di berbagai daerah bahwa rakyat kita sudah sadar akan berdemokrasi, dan apabila ada persoalan-persoalan tentang demokrasi itu sendiri, ada sengketa dan perselisihan, tentu akan diselesaikan melalui forum peradilan dan kita berharap, keputusan ini yang sebaik - baiknya, " ungkapnya.
Selain melakukan pengamanan terhadap massa, Sutarman menyebutkan, pihaknya juga melakukan pengamanan terhadap para hakim MK. "Pengamanan kepada hakim MK sangat melekat," katanya.
Sumber : Antara News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar