Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol M Tito Karnavian menyatakan telah menyiapkan konsep penanggulangan terorisme ke depan dengan fokus utama program pencegahan atau kontra radikalisasi.
"Tentu saja itu harus melibatkan beberapa stakeholder baik pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka membendung paham radikal di Indonesia," ujar Tito usai pisah sambut Kepala BNPT di Kantor BNPT, Kompleks IPSC, Sentul, Bogor, Rabu.
Tito menyatakan akan lebih dulu mempelajari program yang disusun BNPT untuk satu tahun ini, apakah program itu sudah memadai atau sesuai dengan konsep yang akan diterapkan nanti.
Program kedua adalah rehabilitasi dan deradikalisasi. Menurut Irjen Tito, tugas ini akan menyasar para pelaku terorisme yang sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun yang sudah bebas.
Menurut dia, perlu ada satuan tugas khusus untuk melaksanakan rehabilitasi dan deradikalisasi. "Satgas khusus itu tugasnya adalah melakukan penegakan dan pembinaan kepada mereka sehingga ke depan kita harapkan paham radikal itu tidak berkembang," kata Tito.
Dari aspek penegakan hukum, BNPT akan memperkuat kemampuan deteksi dengan koordinasi intelijen dan satgas, termasuk deteksi teknologi informasi intelijen dan perangkat lunak analisis terbaru. BNPT juga akan meningkatkan kemampuan penyidikan secara ilmiah serta kemampuan penindakan.
"Yang pasti, BNPT harus memperkuat sinergi dengan melibatkan stakeholder. Termasuk menyatukan internal di Polri juga TNI agar pencegahan terorisme itu bisa lebih masif dan terarah," katanya.
Tito juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional mengingat terorisme sudah menjadi masalah global, terutama terkait Al Qaeda dan ISIS.
Mantan Kepala BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution yakin Tito yang memiliki rekam jejak yang baik di dalam pemberantasan terorisme akan membawa BNPT lebih baik lagi di masa mendatang.
"Beliau (Tito, Red) seperti kembali ke rumah di BNPT ini karena beliau adalah salah satu bidan dalam kelahiran BNPT," kata Saud.
Menurut Saud, tugas kepala BNPT yang baru memang berat. Selain fokus menjalankan program pencegahan terorisme, ada beberapa kendala yang belum selesai pada masa jabatannya, antara lain keberadaan kantor yang belum memadai serta dana operasional yang tergolong kecil.
"Beliau (Tito, Red) sebenarnya sudah tahu masalah yang dihadapi. Semoga itu bisa diatasi sehingga tugas-tugas BNPT dalam mencegah terorisme bisa lebih masif," kata Saud. (Antara)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Kamis, 17 Maret 2016
Kepala BNPT Irjen Pol M Tito Karnavian siapkan konsep penanggulangan terorisme
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Pesaing utama rudal AIM-120 AMRAAM andalan Amerika Serikat, R-77 kerap dijuluki AMRAAMSKI. Pertanyaan paling mendasar, sehebat apakah rudal ...
-
TNI Angkatan Udara (AU) mengatakan pesawat AU Malaysia sempat melakukan pelanggaran dengan memasuki wilayah Indonesia. TNI AU mengatakan bel...
-
Sistem pertahanan Indonesia diciptakan agar menjamin tegaknya NKRI, dengan konsep Strategi Pertahanan Berlapis. SISTEM Pertahanan Indonesi...
-
Indonesia Tidak Akan Pernah Buat Senjata Nuklir Indonesia berkomitmen untuk tidak menggunakan teknologi nuklirnya untuk membuat senjata nu...
-
TNI bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepakat memilih pesawat tempur generasi kelima Sukhoi (Su-35) buatan Rusia, sebagai pengganti pe...
-
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pembelian tank Leopard oleh pemerintah setelah ada perubahan beberapa hal yang sempat dikritisi...
-
Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana menambah armada kapal selam untuk mendukung pertahanan laut. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), L...
-
Daerah Papua kembali bergejolak dengan tewasnya 12 orang di Puncak Jaya. Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengatakan penyeba...
-
Modernisasi alutsista terus dilakukan TNI dengan pengadaan: Main Battle Tank Leoprad 2A6, Meriam 155mm Caesar, Peluncur Roket Multi Laras, ...
-
Kalau dihitung sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969, Papua sudah 45 tahun bergabung dengan Indonesia. Sejak itu pula konflik berdarah terus ...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar