Pemerintah RI diminta bersikap tegas terhadap pemerintah Inggris, atas pembentukan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, di Oxford, Inggris.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengecam pembentukan kantor perwakilan gerakan separatisme terhadap kedaulatan RI, di Inggris.
"Pemerintah RI harus tegas bersikap menolak campur tangan Inggris yang secara resmi membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford," tegas Fadli, melalui siaran pers yang diterima Sindo, Sabtu (4/5/2013).
Fadli menilai pemerintah Inggris telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, dengan dibiarkannya kantor perwakilan OPM berdiri di Oxford. "Sikap pemerintah Oxford di Inggris ini jelas mencederai hubungan Inggris, yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia," kata Fadli.
Pemerintah RI, kata Fadli, seharusnya tegas kepada pemerintah Inggris untuk tidak membiarkan gerakan separatisme terhadap kedaulatan RI, berkembang luas di negara tersebut.
"Separatisme adalah soal kedaulatan negara, sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas.Inggris harusnya bijak," kecam Fadli.
"Pemerintah tak boleh permisif dan defensif, harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan," imbuhnya.
Dalam siaran pers di situs freewestpapua.org, kantor perwakilan OPM resmi dibuka pada 28 April lalu. Peresmian dihadiri Wali Kota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Wali Kota Oxford Elise Benjamin dan Koordinator Free West Papua Campaign Benny Wenda. (sindo)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Minggu, 05 Mei 2013
Pemerintah RI diminta tegas terhadap pemerintah Inggris
Label:
Internasional,
Isu Politik,
Kedaulatan Bangsa,
Parlemen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
- Kelebihan Pesawat Airbus A400M Yang Akan Di Beli TNI AU
- Kapal Patroli Hiu Dihadang Kapal Coast Guard Malaysia Di Perairan Indonesia
- Prajurit Kopassus TNI, Lebih Takut Pelatih daripada Setan
- KRI Banda Aceh-593 dan KRI Halasan-630 Ikuti Pameran Maritim di Malaysia
- Mabes TNI Beri Penjelasan Terkait Mobil TNI Angkut Logistik di Acara Prabowo-Sandi
Berita Populer
-
TNI bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepakat memilih pesawat tempur generasi kelima Sukhoi (Su-35) buatan Rusia, sebagai pengganti pe...
-
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tiba tiba menyampaikan kabar mengejutkan terkait kontrak pengadaan tiga kapal selam Changbogo buatan ...
-
Yahudi dan Israel Merasa Disudutkan Indonesia Kelompok pendukung Israel dan Yahudi menilai, Indonesia kerap menyudutkan mereka. Menurut mere...
-
by Narayana ( JKGR ) Jakarta, Medio Maret 2014….Pukul 23.45 wib Malam telah beranjak larut, ketika saya merapihkan setumpuk dokumen yan...
-
"Inisiator Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) Situs Gunung Padang berpikir untuk melaporkan temuan ini ke TNI-Polri." Inisiator Ti...
-
Pihak inteljen Kodam, sambung Hardiono, masih melakukan pendeteksian kebangkitan PKI di wilayah Jateng dan DIY. Pangdam menambahkan memang ...
-
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima Bintang Kehormatan DKAT (Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera) dari Pemerintah Malaysia, Sen...
-
Ketua Komisi Satu DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Rusia kepada Indonesia, merupakan hal menarik dan perlu di...
-
TNI Angkatan Laut saat ini memiliki kapal selam sebanyak 12 unit. Alutsista itu, diparkir di wilayah Surabaya, Jawa Timur. “Kita memang ada ...
-
PT Pindad (Persero) akan meluncurkan 2 panser Anoa varian terbaru pada awal November 2014 di acara Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Ja...
Indonesia protes, presiden sekarang mana berani???? Hanya presiden mendatang yg berani hehehehe
BalasHapusputus kan hubungan deplomatik dg pemerintahan inggris, tinjau kembali kerjasama dibidang perdagangan dan kalau bisa nasionalisasi. beres......
BalasHapuskepada bpk.sby saya harap tegas untuk masalah ini karena kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, di Oxford, Inggris. selain menggangu nkri juga mengalang dana, bagi papua merdeka. kalo perlu gelar "Knight Grand Cross in the Order of the Bath" balikin saja ke Ratu Elizabeth II, krna SUDAH TIDAK MENGHARGAI NKRI KITA TERCINTA INI.. MERDEKAA
BalasHapusInggris bilang itu policy pemerintah daerah oxford trus bilang bahwa inggris masih mendukung nkri... Itu bulshiiiiiit. Sekarang tergantung pemerintah, berani gak speak out ke cameron and tua bangka eli.
BalasHapusIni salah satu contoh (maaf untuk pendukung Demokrat) bahwa Sby bukan "orang kuat". Coba dibalik, mungkin Pemkot Surabaya membuka kantor perwakilan Gerakan Irlandia Utara (IRA); apa kira-kira Inggris gak gusar/protes? Ini persoalan menjaga "persahabatan" antar-negara
BalasHapusRINDU PRESIDEN SOEKARNO :-)
BalasHapusSeseorang harus ada yg melajutkan Soekarno. kalau dibiarkan bisa gawat buat Idonesia kedepannya. Harus dipertegas.
BalasHapus