Pemerintah RI diminta bersikap tegas terhadap pemerintah Inggris, atas pembentukan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, di Oxford, Inggris.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengecam pembentukan kantor perwakilan gerakan separatisme terhadap kedaulatan RI, di Inggris.
"Pemerintah RI harus tegas bersikap menolak campur tangan Inggris yang secara resmi membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford," tegas Fadli, melalui siaran pers yang diterima Sindo, Sabtu (4/5/2013).
Fadli menilai pemerintah Inggris telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, dengan dibiarkannya kantor perwakilan OPM berdiri di Oxford. "Sikap pemerintah Oxford di Inggris ini jelas mencederai hubungan Inggris, yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia," kata Fadli.
Pemerintah RI, kata Fadli, seharusnya tegas kepada pemerintah Inggris untuk tidak membiarkan gerakan separatisme terhadap kedaulatan RI, berkembang luas di negara tersebut.
"Separatisme adalah soal kedaulatan negara, sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas.Inggris harusnya bijak," kecam Fadli.
"Pemerintah tak boleh permisif dan defensif, harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan," imbuhnya.
Dalam siaran pers di situs freewestpapua.org, kantor perwakilan OPM resmi dibuka pada 28 April lalu. Peresmian dihadiri Wali Kota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Wali Kota Oxford Elise Benjamin dan Koordinator Free West Papua Campaign Benny Wenda. (sindo)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Minggu, 05 Mei 2013
Pemerintah RI diminta tegas terhadap pemerintah Inggris
Label:
Internasional,
Isu Politik,
Kedaulatan Bangsa,
Parlemen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
- Kelebihan Pesawat Airbus A400M Yang Akan Di Beli TNI AU
- Kapal Patroli Hiu Dihadang Kapal Coast Guard Malaysia Di Perairan Indonesia
- Prajurit Kopassus TNI, Lebih Takut Pelatih daripada Setan
- KRI Banda Aceh-593 dan KRI Halasan-630 Ikuti Pameran Maritim di Malaysia
- Mabes TNI Beri Penjelasan Terkait Mobil TNI Angkut Logistik di Acara Prabowo-Sandi
Berita Populer
-
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima Bintang Kehormatan DKAT (Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera) dari Pemerintah Malaysia, Sen...
-
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI R Ediwan Prabowo, Selasa (11/11), memimpin The 10th Indonesia – Russia Commission Meet...
-
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tiba tiba menyampaikan kabar mengejutkan terkait kontrak pengadaan tiga kapal selam Changbogo buatan ...
-
PT Pindad (Persero) akan meluncurkan 2 panser Anoa varian terbaru pada awal November 2014 di acara Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Ja...
-
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menghadiri Sail Tomini 2015 di Pantai Kayu Bura, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sabtu (19/09/201...
-
Ketua Komisi Satu DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Rusia kepada Indonesia, merupakan hal menarik dan perlu di...
-
Dua perusahaan plat merah, PT Dahana (Persero) dan PT Sucofindo (Persero) bersinergi dalam penyediaan barang dan jasa di sektor bahan peleda...
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Hartind Asrin menegaskan, pihaknya sama sekali tidak membawa kepentingan tertentu da...
-
Tercium bau tak sedap dari rencana pemerintah untuk mengakuisisi delapan unit helikopter serang AH-64 Apache dari Amerika Serikat (AS). Pas...
Indonesia protes, presiden sekarang mana berani???? Hanya presiden mendatang yg berani hehehehe
BalasHapusputus kan hubungan deplomatik dg pemerintahan inggris, tinjau kembali kerjasama dibidang perdagangan dan kalau bisa nasionalisasi. beres......
BalasHapuskepada bpk.sby saya harap tegas untuk masalah ini karena kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, di Oxford, Inggris. selain menggangu nkri juga mengalang dana, bagi papua merdeka. kalo perlu gelar "Knight Grand Cross in the Order of the Bath" balikin saja ke Ratu Elizabeth II, krna SUDAH TIDAK MENGHARGAI NKRI KITA TERCINTA INI.. MERDEKAA
BalasHapusInggris bilang itu policy pemerintah daerah oxford trus bilang bahwa inggris masih mendukung nkri... Itu bulshiiiiiit. Sekarang tergantung pemerintah, berani gak speak out ke cameron and tua bangka eli.
BalasHapusIni salah satu contoh (maaf untuk pendukung Demokrat) bahwa Sby bukan "orang kuat". Coba dibalik, mungkin Pemkot Surabaya membuka kantor perwakilan Gerakan Irlandia Utara (IRA); apa kira-kira Inggris gak gusar/protes? Ini persoalan menjaga "persahabatan" antar-negara
BalasHapusRINDU PRESIDEN SOEKARNO :-)
BalasHapusSeseorang harus ada yg melajutkan Soekarno. kalau dibiarkan bisa gawat buat Idonesia kedepannya. Harus dipertegas.
BalasHapus