Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai seharusnya Polri mulai membentuk satgas daerah agar bisa meminimalisir konflik di daerah yang belakangan selalu terjadi. Nantinya petugas itu khusus mengontrol adanya potensi atau konflik yang terjadi di daerah tersebut.
"Bentuk saja satgas di daerah-daerah. Pemda yang tanggung jawab, bukan polisi," kata Bambang di Gedung Widya Karya, Mabes Polri, Jakarta (17/12).
Bambang menganggap peranan satgas itu sangat penting supaya penyelesaian konflik di daerah tidak melulu dibebankan kepada Polri. Dia kurang setuju jika keamanan di daerah seutuhnya diamanatkan kepada polisi.
"Polisi selama ini dijadikan 'Superman'. Akhirnya semua menyalahkan polisi. Saya enggak setuju itu," katanya.
Menurut Bambang, selama ini telah ada koordinasi antar kementerian lembaga untuk menyelesaikan konflik. Namun dia berpendapat upaya ini tetap saja kurang efektif.
"Selama ini pihak pusat hanya perintah koordinasi saja untuk menyelesaikan konflik. Padahal masing-masing fokusnya bekerja terkait tugas pokoknya saja. Akhirnya koordinasi tidak jalan," kata dia.
Dalam membentuk badan penanganan konflik daerah itu, menurut Bambang, sebagai institusi Polri perlu mendorong kementerian-kementerian lembaga untuk membentuk badan tersebut di daerah-daerah yang rawan konflik.
Nantinya, badan tersebut akan diisi oleh satgas-satgas. Para satgas inilah bersama pemerintah daerah setempat yang bertanggung jawab dalam menangani konflik sosial daerah.
"Polisi punya dasar dorong departemen lain untuk bentuk badan di daerah untuk penanganan konflik sosial," katanya.
Dia menambahkan, dasar yang kuat dalam mendorong lembaga-lembaga lain membentuk badan penanganan konflik adalah Inpres Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Penanganan Konflik Sosial bisa dijadikan payung hukumnya.
"Polisi sudah punya dasar termasuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Korwas, PPNS bisa dipakai, Inpres tentang konflik sosial bisa dipakai," imbuh Bambang. (Merdeka)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
-
TNI Angkatan Laut akan melaksanakan latihan perang secara besar-besaran di laut Jawa selama satu bulan, 23 September sampai 23 Oktober 2012....
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar