"Tidak ada kaitannya dengan RUU Kamnas. Ini suatu gangguan yang terjadi pada keadaan tertib sipil. Beda sekali dengan Kamnas, yaitu pada tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan pada keadaan perang," kata Menhan di Kompleks Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/1).
Menurut Menhan, Inpres ini untuk gangguan keamanan, bukan ancaman. Jadi, tingkatnya masih gangguan keamanan, bukan ancaman dalam rangka tertib sipil. Kalau ancaman, tingkatnya sudah eskalasi tinggi. Prinsipnya, sekarang tidak bisa menunggu lagi kalau ada gangguan keamanan.
Untuk penanganan gangguan keamanan, sepenuhnya TNI akan mendukung kepolisian. Senin (28/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan telah menandatangani Inpres yang berisi instruksi peningkatan keefektifan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sehingga kondisinya lebih baik dibandingkan tahun 2012 lalu.
Kepala Negara mengatakan meski secara umum kondisi stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Indonesia sepanjang 2012 lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya, di sejumlah daerah masih terjadi konfl ik antarwarga dan gangguan keamanan lainnya. "Dengan Inpres ini, situasi keamanan dalam negeri bisa dijaga. Selain Polri dan TNI serta jajaran lain, peran gubernur, bupati, dan wali kota sangat besar (dalam penanganan masalah ini-red)," kata Presiden.
Kepala Negara menambahkan dengan Inpres ini, tidak boleh lagi ada keragu-raguan bertindak, tidak boleh ada keterlambatan mengatasi, tidak boleh lagi sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah, tidak boleh lagi menangani konflik komunal atau aksi kekerasan secara tidak tuntas, jangan simpan bom waktu, selesaikan dengan tuntas.
Secara terpisah, peneliti dari Setara Institute, Ismail Hasani, menilai Inpres tentang Peningkatan Efektivitas Penanganan Gangguan Keamanan di Seluruh Tanah Air bukan hal luar biasa dan bukan dasar hukum yang mengikat. Karena berbentuk Inpres, isinya adalah sejumlah instruksi kepada yang ditujukan, di antaranya bagi kepala daerah.
Sumber : Koran Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar