Banyak Potensi Ancaman, Komisi I DPR Dukung Bela Negara

Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengapresiasi ide bela negara yang dicetuskan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menurutnya, ide tersebut relevan dengan kondisi Indonesia yang mendapatkan banyak ancaman dari dalam dan luar negeri.

"Semangatnya baik dan ada relevansi dengan kondisi sekarang di mana ancaman tradisional maupun non tradisional sudah sering mengemuka seperti fenomena WNI direkrut jaringan teroris, infiltrasi budaya asing, dan kasus-kasus di perbatasan," kata Hanafi kepada CNN Indonesia, Senin (12/10).

Meskipun begitu, Hanafi menilai, bela negara tidak harus berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Tetapi, bisa juga digunakan untuk keperluan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat layaknya program "Peace Corps" di Amerika Serikat.

Anak dari Amien Rais tersebut menjelaskan, kurikulum bela negara bisa dibagi menjadi dua cakupan yaitu umum dan khusus.

Kurikulum umum, menurut Hanafi, dapat berhubungan dengan doktrin, wawasan nusantara dan cara pengambilan keputusan strategis. Sementara kurikulum khusus berkaitan dengan profesi yang jadi latar belakang peserta bela negara.

Dia pun berpendapat, bela negara juga harus bersifat wajib tuntas sambil terus dilakukan penyempurnaan.

"Sebaiknya program bela negara sifatnya wajib tuntas bagi mereka yang sudah sukarela bergabung atau ditunjuk oleh negara, tidak bisa berhenti di tengah jalan jika sudah memilih atau ditetapkan," kata Hanafi.

"Intinya, program bela negara jalan terus sambil terus disempurnakan," ujarnya.

Sebelumnya, wacana penerapan bela negara oleh pemerintah ditentang oleh beberapa pihak, salah satunya diungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) Imparsial.

Direktur Program Imparsial, Al Araf mengatakan lebih baik pemerintah mengutamakan komponen utama yaitu perbaikan persenjataan dan kesejahteraan TNI dibandingkan mengajak warga sipil untuk bela negara.

Program bela negara diketahui digagas oleh Kementerian Pertahanan dengan menargetkan akan ada 100 juta warga yang akan menyelesaikan program bela negara dalam waktu 10 tahun ke depan. Rencananya, program tersebut akan dibuka di 45 kabupaten dan kota pada 19 Oktober mendatang.

Bela Negara Jangan Bebaskan Penggunaan Senjata

Fahri Hamzah mengaku tak khawatir rencana bela negara akan melahirkan separatisme apabila wacana tersebut benar-benar akan direalisasikan. Rencananya, wacana itu akan diujicoba pekan depan (19/10) di 45 kabupaten dan kota. Persoalan teknis terkait digunakannya suatu senjata atau tidak menjadi sorotan tersendiri.

"Tidak masalah. Asalkan jangan membebaskan senjata," ujar Fahri Hamzah saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (12/10). (Baca: Kementerian Pertahanan Sebut Bela Negara Bukan Wajib Militer)

Menurut Fahri wacana bela negara memang perlu dilakukan untuk mengatur energi besar masyarakat terutama angkatan muda Indonesia. Fahri lantas mencontohkan taruna tanggap bencana yang dimiliki Kementerian Sosial.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini turut menyoroti target 100 juta warga selama 10 tahun ke depan. Menurutnya, angka termasuk wajar. Sebab, ujar Fahri, jumlah angkatan muda di Indonesia lebih dari itu.

Bagi Fahri tidak bermasalah apabila warga tidak mau mengikuti bela negara. "Itu kan pilihan. Asalkan tidak ada pemaksaan," ucap Fahri.

Namun, Fahri menilai perlu dibentuknya dasar dari diberlakukannya bela negara secara baik. Terutama mengenai anggaran yang akan digunakan untuk perealisasian bela negara.

"Kalau ada anggarannya, lebih cepat lebih baik. Asalkan jangan pakai sumbangan swasta," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menuturkan, program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan warga negara dalam menghadapi dua bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun nirmiliter.

Lebih dari itu, Ryamizard mengatakan kewajiban bela negara memiliki penjabaran yang luas dan tidak selalu berkonotasi mengangkat senjata. Ia berkata, bela negara dijalankan setiap warga sesuai dengan kemampuan dan profesi mereka masing-masing.

Kemhan akan menyelenggarakan pembentukan kader pembina bela negara 19 Oktober mendatang di 45 kabupaten dan kota secara serentak. Melalui pelatihan tersebut, Kemhan mencanangkan 4.500 warga sipil siap menjadi pembina.

Ryamizard berkata, angka tersebut harus tercapai tahun ini. Di tahun-tahun berikutnya, para pembina tersebutlah yang akan melatih warga sipil lainnya.  (CNN)