Polemik seragam pegawai Kemenkum HAM dan PNS Kemenhub menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Diduga, seragam yang digunakan itu mirip dengan seragam TNI Angkatan Udara (AU).
Nota protes pun dilayangkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna. Ia meminta agar ada perubahan di kedua seragam tersebut agar tak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.
Agus menilai penggunaan seragam memang menjadi kebanggaan di instansi masing-masing lembaga.
"Itu kita udah buat surat, udah sampaikan. Segala sesuatu bergantung pada pemerintah. Segala sesuatu ada seragam sendiri sendiri. Secara kehidupan mungkin ada bangga kali kan," kata Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna di Jakarta, Senin (5/1)
Apa motif PNS ikut-ikutan menggunakan seragam ala militer?
Pengamat sosial Musni Umar mengatakan, penggunaan seragam merupakan hak setiap instansi namun perlunya sosialisasi dalam penggunaan seragam merupakan hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan perdebatan.
"Yang gunakan pakaian mesti ada sosialisasi. Itu untuk kepentingan luas kan! Bagaimana respon mereka, bagaimana respon masyarakat," kata Musni ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (6/1).
Di balik kebebasan untuk menentukan corak seragam sebuah instansi, Musni memberikan semacam kritikan. Ia mengatakan, penggunaan seragam kadang menjadi trend yang justru menguras kocek penggunanya. Seragam yang dikeluarkan sebuah instansi bukanlah gratis namun menuntut penggunanya membeli.
"Seragam, karena bagaimana pun meski disediakan kantor tapi karyawan tetap bayar. Ini hal yang kadang di luar pikiran kita, apa maksudnya instansi mengeluarkan seragam jika tetap dibayar pegawainya. Seragam itu bukan murah," jelas dia.
Di balik itu, Musni mengharapkan masyarakat Indonesia tidak terlalu jauh memperdebatkan hal yang bisa dikomunikasikan oleh masing-masing instansi ini. Seragam, bagi Musni adalah ranah privat dan tak perlu dipolemikkan.
"Kepada masyarakat, tidak semua hal dipersoalkan. Lihat konten apa yang berhubungan dengan masyarakat luas. Ambil contoh keadilan. Kalau ketidakadilan orang bisa omong apa saja, kita kritisi ketidakadilan dari segi apa pun. Kalau hal remeh temeh harusnya kita hindari, kita bisa lupa masalah utama," tutup dia. (Merdeka)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Masih ingat dengan drone combatan yang tengah dirancang Indonesia? Ya siapalagi kalo bukan Drone Medium Altitude Long Endurance Black Eagle....
-
Kapal berteknologi tercanggih TNI AL saat ini, KRI Klewang-625, terbakar di dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga berita i...
-
Sistem pertahanan Indonesia diciptakan agar menjamin tegaknya NKRI, dengan konsep Strategi Pertahanan Berlapis. SISTEM Pertahanan Indonesi...
-
Perusahaan tekstil dan garmen, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah sudah tersohor di seluruh dunia karena kualitas kain d...
-
10 WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf atau Abu Sayyaf Group diduga ada di Pulau Jolo, Filipina Selatan. Lokasi itu selama ini memang menja...
-
Kementerian Pertahanan saat ini menunggu kedatangan perangkat alat sadap yang dibeli dari pabrikan peralatan mata-mata kondang asal Inggris,...
-
Sebuah video yang menggambarkan Detasemen Khusus (Densus) 88 menyiksa beberapa orang yang diduga tertuduh teroris beredar di dunia maya. Vi...
-
PT Pindad (Persero) telah mampu memproduksi produk militer kelas dunia. Mengadopsi teknologi dan ilmu dari Eropa dan NATO (North Atlantic T...
-
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan jajaran Kodam XVII Cenderawasih dan Polda Papua...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar