Sebagai tindak lanjutnya, Ryamizard berencana memantau langsung pertemuan trilateral berikutnya. “Bulan Maret saya ke Korea setelah saya pulang dari Inggris,” ujar Ryamizard.
Perundingan trilateral digelar lantaran transfer teknologi melibatkan perusahaan dirgantara AS, Lockheed Martin. Sejak bulan Maret 2014 saat Korea Selatan memutuskan membeli 40 unit pesawat tempur siluman F-35 Lighting II, Lockheed Martin, Korea Selatan telah berencana meminta bantuan Lockheed untuk mengembangkan KF-X.
Sebagai bagian dari kesepakatan dengan Korea Selatan yang memborong F-35, Lockheed menawarkan keahlian teknik setara 300 tahun masa kerja individu untuk membantu merancang KF-X. Lockheed Martin bahkan berencana menyodorkan lebih dari 500 ribu halaman dokumentasi teknis, terkait pembuatan jet tempur generasi keempat mereka, F-16 Fighting Falcon, serta F-35 Lighting II dan F-22 Raptor dari generasi kelima.
Namun pemerintah AS dikemudian hari melarang Lockheed melakukan transfer teknologi inti jet tempur kepada Korea Selatan. Ini yang menjadi alasan AS, Korea Selatan dan Indonesia menggelar pertemuan trilateral.
Transfer teknologi, ujar Menhan, sudah dicantumkan dengan jelas saat penandatanganan kerja sama pengembangan KF-X/IF-X.
“Transfer teknologi itu jelas. Setiap kami (pemerintah RI) kerja sama atau membeli (alutsista), ada persyaratan transfer teknologinya,” kata Menteri Pertahanan di Jakarta, 8/3/2016.
Menteri Pertahanan berharap jet siluman generasi 4,5 itu nantinya bisa diproduksi di Indonesia. Namun untuk saat ini PT Dirgantara Indonesia masih belum siap.
“Harusnya kalau kita (Indonesia) sudah siap, pabriknya sudah (bisa berdiri) di sini, dan sudah ada transfer teknologi,” ujar Menhan.
Hingga kini, pemerintah RI belum membayar 20 persen dari total biaya pengerjaan KF-X/IF-X fase kedua seperti yang telah disepakati dalam kontrak antara Indonesia dan Korea Selatan yang diteken awal tahun ini, 7 Januari 2016.
Fase kedua proyek KF-X/IF-X adalah pembuatan prototipe pesawat. Sebanyak 20 persen pembiayaan ditanggung pemerintah Indonesia, yakni Rp 18 triliun atau 1,65 triliun Won (US$1,3 miliar). Sementara 80 persen sisanya ditanggung pemerintah Korea Selatan. Total dana yang dikeluarkan kedua negara untuk penggarapan fase kedua ini sebanyak 8,6 triliun Won.
“Dana yang disuntikkan Indonesia berasal dari alokasi APBN Kementerian Pertahanan. Sebesar 20 persen dari total kebutuhan, untuk tiap tahap,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, Anne Kusmayati, kepada CNNIndonesia.com.
Menurut Ryamizard Ryacudu, pemerintah Indonesia saat ini masih fokus menyelesaikan pembiayaan untuk fase pertama yang telah rampung. (CNN)
seharus dirgantara indonesia sudah membuat pabrik khusus pesawat tempur 10 hektar di bandung atau disurabaya, karena jet tempur harus menjadi market indonesia di kelolah bumn indonesia hasil nya juga sangat besar Rp 18 triliun atau 1,65 triliun Won (US$1,3 miliar)
BalasHapus