Penegasan tersebut diungkapkan pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi Koran Jakarta, kemarin. Menurut Bambang, pertama, Polri harus mengubah paradigmanya dari yang awalnya mengedepankan kekerasan menjadi lebih humanis. "Jangan lagi menggunakan pendekatan kekerasan, tetapi lebih ke arah kemanusiaan. Dengan begitu, tidak akan terulang lagi kejadian seperti di Mesuji dan Poso," kata Bambang.
Dijelaskannya, kasus terakhir, ketika personel Polri diserang di Poso, membuktikan bahwa masyarakat melakukan perlawanan ketika menghadapi sikap represif petugas. "Karena itu, jangan lagi menggunakan pendekatan kekerasan karena masyarakat tidak suka. Lebih baik gunakan pendekatan kemanusiaan," tukas Bambang.
Kemudian kedua, petinggi Polri, dalam hal ini Kapolri, harus segera melakukan pembersihan terhadap oknum pejabat Polri yang diduga melakukan perbuatan korup atau menyalahgunakan kewenangan. "Adanya kasus simulator (kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat simulator Korlantas Polri) dapat menjadi ajang pembersihan terhadap oknum petinggi Polri yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi," kata Bambang.
Sedangkan ketiga, ujar Bambang, Kompolnas harus diberikan wewenang melakukan investigasi terhadap kasus-kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang diduga dilakukan oknum petinggi Polri. "Dengan diberikan kewenangan investigasi, Kompolnas dapat melakukan pengawasan terhadap institusi Polri," ujar Bambang.
Terkait dengan penanganan kasus terorisme selama tahun 2012, Bambang mengatakan selain melakukan pendekatan hukum, juga seharusnya mulai dilakukan “perangkulan” agar mereka mau kembali ke masyarakat.
Sementara itu, menurut Koordinator Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, banyaknya personel Polri yang ditembak dan dikeroyok massa membuktikan masyarakat tidak terima dengan sikap keras yang dipertontonkan personel Polri. "Demikian juga dengan penyerangan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap Kapolsek dan Kapolda di Poso dan Papua, juga membuktikan kalau memang masyarakat melawan terhadap sikap represif Polri," kata Neta.
Perlawanan juga terlihat dari banyaknya markas polisi, mobil patroli, dan motor polisi yang dibakar. "Ada sekitar 80 unit yang dibakar dan itu tersebar di seluruh Indonesia," ujar Neta.
Selain itu, serangkaian peristiwa kelam yang terjadi sepanjang tahun 2012 layak menjadi indikator rapor merah Polri tersebut. "Pada tahun 2012 lebih dari 20 aparat kepolisian tewas terbunuh, 67 lainnya dikeroyok massa. Di sisi lain, ada peristiwa salah tembak serta tahanan yang kabur, ini indikator rapor merah Polri," ujar Neta.
Untuk pemberantasan kasus terorisme, IPW menilai belum ada penindakan terorisme yang signifikan. "Indikasinya, kasus terorisme selalu ada dan ada terus," kata Neta. Ditambahkannya, rapor Polri semakin buruk dengan banyaknya tahanan polisi yang kabur. Kasus terakhir yang fenomenal adalah kaburnya tahanan teroris, Roki Aprisdianto, yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.
Dijelaskannya, sepanjang tahun 2012 ada 93 tahanan yang kabur dari 26 kantor polisi di seluruh Indonesia. Mulai dari kantor polisi setingkat polsek hingga polda. Kaburnya 93 tahanan dari kantor polisi membuktikan Polri tidak serius dalam mengawasi para tahanan.
Tahanan yang kabur paling banyak terjadi di polsek, ada 64 tahanan yang kabur dari 14 kantor polsek. Peringkat kedua adalah polres, yaitu ada 12 tahanan yang kabur di tujuh polres. Sedangkan peringkat ketiga adalah polda, yaitu ada 17 tahanan yang kabur dari tahanan di lima polda.
Untuk ukuran wilayah, Polda Sumatra Utara menempati peringkat tertinggi yaitu ada 37 tahanan yang kabur dalam tujuh kasus pelarian, dari tiga polsek, dua polres, dan polda. "Sedangkan peringkat kedua adalah Polda Metro Jaya di mana ada 13 tahanan yang kabur dan di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan ada 10 tahanan yang kabur," kata Neta.
Untuk penyebab kaburnya para tahanan tersebut, ujar Neta, karena sikap teledor dari petugas jaga, bahkan ada tahanan yang tanpa pengawalan. "Perlu ada perhatian serius dari sisi faktor pengawasan dan sistem keamanan sel tahanan agar jumlah tahanan yang kabur dapat diminimalkan," kata Neta.
Rawan Kekerasan
Neta juga mengungkapkan ada empat tempat di Indonesia akan menjadi lokasi yang rawan tindak kekerasan pada 2013, yakni Jakarta, Solo, Poso, dan Papua. "Jakarta akan menjadi daerah paling rawan pada 2013 sebab eskalasi politik di ibukota akan meningkat menjelang Pemilu 2014. Peredaran senjata ilegal akan masuk dengan besar," kata Neta di Jakarta, kemarin.
Neta menyebutkan selain Jakarta tempat-tempat seperti Solo, Poso, dan Papua juga akan menimbulkan kerawanan tersendiri. Solo dan Poso akan sarat dengan aksi balas dendam para keluarga teroris, sedangkan Papua kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat membesar.
"Di Solo dan Poso itu berkaitan, radikalisme akan tinggi karena dendam kesumat keluarga teroris terhadap aparat kepolisian. Sedangkan di Papua eskalasinya karena kemarahan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dinilai memeras sumber daya alam melalui tangan-tangan investor tanpa memikirkan kepentingan masyarakat dan polisi akan melindungi para pemodal," kata dia.
Dia mengatakan ada peluang provokasi terjadi di empat daerah tersebut. Namun, faktanya, sejauh ini, kekerasan di empat daerah tersebut, menurut dia, tidak selalu dipicu oleh provokasi, namun lantaran situasi politik yang memanas serta karena kekecewaan masyarakat.
Sumber : KJ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar