Kondisi keamanan wilayah laut Indonesia masih memprihatinkan. Karenanya, dibutuhkan satu kesatuan komando dan pengendalian dalam pengamanan laut nasional yang dipimpin satu institusi tertentu.
Menurut data International Maritim Bureau (IMB), selama semester I tahun 2012 terjadi 177 gangguan keamanan, 32 di antaranya adalah perompakan, di perairan Indonesia.
“Insiden perompakan di perairan Indonesia menjadi kedua terbanyak setelah perairan Somalia yaitu sebanyak 44 kali,” jelas Perencana Madya Direktorat Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Gunarta dalam diskusi bertajuk “Peningkatan Pelayanan Keamanan Laut Nasional” di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia menuturkan, dunia pelayaran telah mengategorikan perairan internasional Indonesia termasuk wilayah berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Untuk diketahui, wilayah laut Indonesia terbagi dalam tiga jalur pelayaran internasional (ALKI 1, 2, dan 3)
Sementara itu, pengamat maritim dari Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) Sukemi menyebut, pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui tiga jalur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), termasuk ALKI 1 (Selat Malaka), adalah tanggungjawab pemerintah Indonesia. Kelalaian pemerintah dalam mengamankan wilayah laut internasionalnya bisa memancing pengerahan pasukan asing.
Sebab, hal ini sudah diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008. “Pengerahan pasukan asing pernah diterapkan di perairan Somalia,” kata dia.
Karena itu, butuh upaya sistematis dari seluruh stakeholder keamanan maritim untuk menyelamatkan perairan Indonesia dari gangguan keamanan, hukum, dan kedaulatan. Apalagi wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, di mana di antaranya masih bersengketa.
Terkait hal ini, amanat untuk membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 39/2013 dinilai perlu segera direalisasikan. Sebab dengan adanya Bakamla, akan bisa diminimalisasi pelanggaran hukum dan perompakan di laut, sekaligus meningkatkan keselamatan pelayaran.
Sejauh ini ada sekitar 13 instansi pemerintah yang sama-sama memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut. Hal itu justru membuat pengamanan menjadi tidak optimal.
Sindo
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
Produsen otomotif asal Rusia, OJSC KAMAZ melebarkan sayapnya hingga ke Indonesia. Penghasil truk yang jawara di reli Dakar (Dakar Rally) ini...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar