Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (10/7), memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX Lemhanas RI di Gedung Lemhanas, Jakarta, tentang “Optimalisasi Industri Pertahanan Dalam Mendukung Kebutuhan Alutsista”. Saat mengawali ceramahnya Wamenhan menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia menjadi kuat ketika mempunyai sistem politik, ekonomi dan pertahanan yang kuat dan hal itu perlu ditunjang dengan Industri Pertahanan yang kuat pula (strong defence capability).
Saat ini, jelas Wamenhan, prioritas kebijakan industri pertahanan dalam negeri adalah meningkatkan kapasitas produksi nasional, meningkatkan transfer of technology, joint production dan ekspor alutsista. Sehingga diharapkan di masa mendatang Indonesia memiliki industri pertahanan dalam negeri yang mandiri yang memiliki mobilitas tinggi dan menjadi alat pemukul yang dahsyat.
Dijelaskan oleh Wamenhan mengenai urgensi industri pertahanan yaitu negara kuat ketika keamanan berinteraksi dengan kesejahteraan, untuk mendapatkannya, harus dimiliki reinforcement berupa industri pertahanan. Wamenhan menekankan bahwa sistem pertahanan negara membutuhkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri guna mencapai tujuan nasional.
Di satu pihak, industri pertahanan yang mandiri juga memberikan efek deterent dan di lain pihak, memberikan multi efek termasuk di bidang ekonomi bagi pembangunan nasional. Industri pertahanan dalam negeri yang sempat kolaps pada awal era reformasi, dibangun kembali sejak tahun 2004 dimulai dengan diadakannya roundtable discussion di Kementerian Pertahanan dalam upaya revitalisasi industri pertahanan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga kemudian lahirlah Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada tahun 2010, dan kemudian keberadaannya dikukuhkan dengan lahirnya UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Komite yang dipimpin langsung oleh Presiden ini bertugas menentukan arah strategis pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Didalamnya terdapat lima Menteri Kabinet yang terkait yaitu Menteri Pertahanan sebagai leading sector, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Keuangan.
Peserta PPRA XLIX Lemhanas kali ini terdiri dari 80 orang peserta yang merupakan Perwira TNI, Polri, PNS Kementerian/Lembaga Negara, PNS Pemprov dan Pemda, Perwakilan dari Ormas dan peserta dari negara sahabat. (Kemhan)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 12 Juli 2013
Sistem Pertahanan Yang Kuat Perlu Ditunjang Oleh Industri Pertahanan Yang Kuat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Kejutan menyenangkan datang di akhir tahun 2013 ini. Sejumlah pengadaan alutsista yang termaktub dalam MEF terus berlangsung, bahkan di perc...
-
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selat...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
BANDUNG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ingin ada percepatan proyek pembuatan pesawat terbang N219...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Kapal perang Australia memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali terjadi sejak pertengahan Desember silam di mana t...
-
Hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6/...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar