"Masalah perbatasan laut ada baiknya segera diselesaikan, karena saat ini Timor Leste sudah menjadi negara sendiri dan perlu ada kesepakatan soal batas wilayah laut," kata Wakil Komandan Lantamal VII Kupang, Kolonel Laut (P) Dafit Santoso kepada wartawan di Kupang, Selasa.
Ia menjelaskan sampai saat ini pembahasan soal masalah perbatasan laut sangat penting apalagi wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan negara yang pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia tersebut.
Sementara itu untuk Australia, sejumlah perbatasan wilayah laut sudah diselesaikan semua dan sudah ada kata kesepakatan antar kedua negara.
"Nah untuk Timor Leste ini yang belum. Oleh karena itu kita harapkan segera selesai," tambahnya.
Menurutnya jika masalah ini dibiarkan maka yang kena dampak dari masalah perbatasan itu adalah nelayan-nelayan yang ada di NTT, khususnya nelayan di Pulau Timor.
Pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni, mengharapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil langkah konkrit dan mengutamakan penyelesaian batas laut dengan Timor Leste, sebelum menuntaskan batas darat sejumlah titik sengketa yang sudah terpetakan.
"Penyelesaian batas darat antara kedua negara memang juga penting, namun lebih penting dan utama yang harus diprioritaskan adalah batas laut kedua negara karena banyak kandungan sumber daya alam yang terdapat di Laut Timor," katanya.
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan pemerintah Timor Leste beberapa waktu lalu sempat membahas penyelesaian garis batas kedua negara dengan pemerintahan Timor Leste, yang baru merdeka pada 20 Mei 2002 setelah lepas dari Indonesia melalui referendum pada Agustus 1999.
Menurut Tanoni, jika Indonesia terjebak untuk menyelesaikan batas darat terlebih dahulu, maka Laut Timor yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi itu, bisa saja seluruhnya jatuh ke tangan Timor Leste dan Australia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar