Perjalanan laju poros maritim dunia yang didengungkan oleh presiden Joko Widodo pada masa kampanye dahulu belum menemukan titik terangnya dalam tataran konsep dan strategi yang kemudian melahirkan suatu kebijakan.
Perumusan kebijakan dan strategi maritim itu tentunya memerlukan fungsi intelijen maritim dalam memberikan data yang akurat kepada pemerintah. Keberadaan intelijen maritim baik secara fungsi maupun kelembagaannya perlu menjadi sorotan tajam agar output yang dihasilkan pemerintah menjadi semakin mendekati visi poros maritim.
Mencermati permasalahan tersebut, pengamat intelijen yang mantan anggota BAIS, Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan menyatakan pada prinsipnya, tugas pokok intelijen adalah mencegah terjadinya pendadakan (to avoid surprise), yang secara klasikal dijabarkan dalam tiga spektrum yaitu political surprise, economic surprise, dan military surprise.
“Ketersediaan informasi di era informasi sekarang ini menjadi kebutuhan primer bagi semua pihak, terlebih bagi negara seperti NKRI yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, dan berada di jalan silang dunia,” terang Bob biasa akrab disapa.
Ketua FKPM, itu menyampaikan secara struktur bahwa penyedia informasi (intelijen-red) untuk penyelenggaraan pemerintahan adalah pihak intelijen nasional dengan semua jajarannya, yang direkayasa sesuai dengan kebutuhan nasional.
“Pada aras stratejik di lingkungan birokrat, sepertinya banyak pihak yang kurang peduli dengan dukungan intelijen stratejik, hal ini barangkali disebabkan oleh beberapa hal, misalnya persepsi mereka yang memandang intelijen sebatas aras kegiatan spionase dan trauma terhadap kinerja intelijen di masa lalu,” bebernya..
Berdasarkan geografisnya, Bob menegaskan bahwa kita harus tahu siapa itu NKRI. Karena dari pengetahuan tersebut dapat dimengerti akan kebutuhan Indonesia khususnya dalam konteks intelijen maritim.
“Memahami pemaknaan sederhana bahwa laut yang luasnya 70% dari wilayah NKRI belum dieksploitasi secara optimal. Ekonomi maritim belum menggeliat, malahan di laut ada significant loss yang jumlahnya kurang lebih 30 milyar USD per tahun,” tandasnya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena NKRI miskin dengan intelijen maritim, dan dampaknya adalah perumusan policy and strategy-nya menjadi tidak jelas.
“Bukan suatu kebetulan apabila Information Sharing Center dan Information Fusion Center di bidang keamanan maritim untuk ASEAN bermarkas di Singapura. Atau dengan kata lain supremasi informasi keamanan maritim ada di pihak Singapura, dan mereka pula yang mengendalikan keamanan maritim di seluruh perairan Asia Tenggara,” pungkas pria yang saat ini aktif mengajar di Lemhanas itu.
Komitmen Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, ujian pertamanya adalah menggeser peranan Singapura khususnya dalam masalah keamanan maritim. Hal tersebut dapat tersebut bilamana Indonesia memiliki baik format maupun SDM intelijen maritim yang mumpuni. (JMOL)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Minggu, 24 Mei 2015
Tanpa Intelijen Maritim, Perumusan Maritime Strategy Tidak Jelas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
(Disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Global Future Institute, bertema: Indonesia, Rusia dan G-20, Kamis 25 Apr...
-
Pengakuan soal ketangguhan Tentara Nasional Indonesia di hadapan militer dunia lainnya seakan tak habis-habis. Setelah kisah Kopaska AL ata...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
Situasi politik di Provinsi Aceh meningkat usai bendera GAM disahkan jadi bendera Aceh. Di Banda Aceh, sekitar seribu orang mengarak bende...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Pesaing utama rudal AIM-120 AMRAAM andalan Amerika Serikat, R-77 kerap dijuluki AMRAAMSKI. Pertanyaan paling mendasar, sehebat apakah rudal ...
-
Pembangunan pesawat tempur generasi baru berkemampuan siluman KFX/IFX merupakan projek prestisius dalam bidang militer antara Korea Selatan ...
-
Puncak Everest di Pegunungan Himalaya, dengan ketinggian 8.848 meter, merupakan impian bagi setiap pendaki gunung di dunia untuk bisa mencap...
-
PT Pindad (Persero) telah mengembangkan dan memproduksi panser roda 6 bernama Anoa 6X6. Panser yang laris manis ini telah dipakai oleh TNI u...
Kalau intelejen tdk masuk dlm kebijakan pemerintah yg salah adalah para menteri spt mentri Polhukam, Kemenhan, Bin dan saling memberikan masukan ke Presiden shg kebijakan pemerintah akan menjadi satu dr tugas Badan Intelejen Nasional. NKRI kuat kalau Intelejen Indonesia kuat..............
BalasHapusKalau intelejen tdk masuk dlm kebijakan pemerintah yg salah adalah para menteri spt mentri Polhukam, Kemenhan, Bin dan saling memberikan masukan ke Presiden shg kebijakan pemerintah akan menjadi satu dr tugas Badan Intelejen Nasional. NKRI kuat kalau Intelejen Indonesia kuat..............
BalasHapusKunjungi balik http://didhafairus.blogspot.com/
BalasHapus