Tanpa Intelijen Maritim, Perumusan Maritime Strategy Tidak Jelas

Perjalanan laju poros maritim dunia yang didengungkan oleh presiden Joko Widodo pada masa kampanye dahulu belum menemukan titik terangnya dalam tataran konsep dan strategi yang kemudian melahirkan suatu kebijakan.

Perumusan kebijakan dan strategi maritim itu tentunya memerlukan fungsi intelijen maritim dalam memberikan data yang akurat kepada pemerintah. Keberadaan intelijen maritim baik secara fungsi maupun kelembagaannya perlu menjadi sorotan tajam agar output yang dihasilkan pemerintah menjadi semakin mendekati visi poros maritim.

Mencermati permasalahan tersebut, pengamat intelijen yang mantan anggota BAIS, Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan menyatakan pada prinsipnya, tugas pokok intelijen adalah mencegah terjadinya pendadakan (to avoid surprise), yang secara klasikal dijabarkan dalam tiga spektrum yaitu political surprise, economic surprise, dan military surprise.

“Ketersediaan informasi di era informasi sekarang ini menjadi kebutuhan primer bagi semua pihak, terlebih bagi negara seperti NKRI yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, dan berada di jalan silang dunia,” terang Bob biasa akrab disapa.

Ketua FKPM, itu menyampaikan secara struktur bahwa penyedia informasi (intelijen-red) untuk penyelenggaraan pemerintahan adalah pihak intelijen nasional dengan semua jajarannya, yang direkayasa sesuai dengan kebutuhan nasional.

“Pada aras stratejik di lingkungan birokrat, sepertinya banyak pihak yang kurang peduli dengan dukungan intelijen stratejik, hal ini barangkali disebabkan oleh beberapa hal, misalnya persepsi mereka yang memandang intelijen sebatas aras kegiatan spionase dan trauma terhadap kinerja intelijen di masa lalu,” bebernya..

Berdasarkan geografisnya, Bob menegaskan bahwa kita harus tahu siapa itu NKRI. Karena dari pengetahuan tersebut dapat dimengerti akan kebutuhan Indonesia khususnya dalam konteks intelijen maritim.

“Memahami pemaknaan sederhana bahwa laut yang luasnya 70% dari wilayah NKRI belum dieksploitasi secara optimal. Ekonomi maritim belum menggeliat, malahan di laut ada significant loss yang jumlahnya kurang lebih 30 milyar USD per tahun,” tandasnya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena NKRI miskin dengan intelijen maritim, dan dampaknya adalah perumusan policy and strategy-nya menjadi tidak jelas.

“Bukan suatu kebetulan apabila Information Sharing Center dan Information Fusion Center di bidang keamanan maritim untuk ASEAN bermarkas di Singapura. Atau dengan kata lain supremasi informasi keamanan maritim ada di pihak Singapura, dan mereka pula yang mengendalikan keamanan maritim di seluruh perairan Asia Tenggara,” pungkas pria yang saat ini aktif mengajar di Lemhanas itu.

Komitmen Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, ujian pertamanya adalah menggeser peranan Singapura khususnya dalam masalah keamanan maritim. Hal tersebut dapat tersebut bilamana Indonesia memiliki baik format maupun SDM intelijen maritim yang mumpuni. (JMOL)