Pimpinan MPR gunakan kapal perang kunjungi perbatasan

Pimpinan MPR RI menggunakan kapal perang, KRI Teluk Celukan Bawang, untuk mengunjungi pulau-pulau terluar di Provinsi Aceh, yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.

Tim Basarnas Indonesia, Provisi Aceh yang menggunakan Kapal Negara (KN) 208 melintasi salah satu pulau terluar, Pulau Rondo, Kota Sabang Provinsi Aceh. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Pulau terluar yang akan dikunjungi, yakni di lintasan perairan Pulau Rondo, Pulau Aceh, Pulau Breuh, dan beberapa pulau terluar lainnya.

Delegasi pimpinan MPR RI akan didampingi oleh pejabat dari tujuh kementerian terkait dengan wilayah perbatasan, Muspida Provinsi Aceh, serta Wali Kota Sabang dan kepala dinas terkait.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid, Selasa, mengatakan kunjungan pimpinan MPR ke wilayah perbatasan negara merupakan upaya MPR RI melihat percepatan pembangunan dan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan.

Salah satu tugas MPR RI, kata dia, adalah memelihara dan meningkatkan nasionalisme bangsa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, sampai dengan wilayah perbatasan.

"Sebelum mengunjungi pulau-pulau terluar, MPR RI juga akan menyerap informasi melalui diskusi di kantor Pemerintah Kota Sabang," katanya.

Pada diskusi tersebut, akan disampaikan pemaparan dari pimpinan MPR RI, Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Danlanal Aceh, serta pemaparan dari tujuh kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Kemenerian lainnya akan menyampaikan pemaparan adalah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Imigrasi, serta Badan Pengelola Kawasan Sabang.

Menurut Farhan Hamid, pada kunjungan ke pulau-pulau terluar tersebut, pimpinan MPR RI menggunakan KRI Teluk Celukan Bawang milik TNI AL.

Farhan Hamid yang berasal dari Aceh memuji inisiatif TNI AL yang memberikan pinjaman KRI Teluk Celukan, yang kecepatannya hanya sekitar 10 knot.

"Dengan laju kapal yang sangat lambat, dan penumpangnya anggota MPR RI maka akan menggugah anggota DPR RI di MPR untuk menyetujui untuk meningkatkan anggaran TNI," katanya. (Antara)