Pelaksanaan pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014 akan berlangsung lancar.
Pasalnya menurut Badan Intelijen Negara (BIN), sejauh ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa acara pelantikan itu akan mendapatkan gangguan yang berarti.
"Untuk tanggal 20 Oktober, pada saat pelantikan presiden hingga saat ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa pelantikan itu akan mendapatkan gangguan yang berarti," kata Kepala BIN Marciano Norman di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/10/2014).
Namun ujar dia, jika terdapat unjuk rasa yang tergolong skala kecil, bisa saja terjadi. Dia mengimbau kepada media massa untuk membantu menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
"Tetapi rencana atau program pelantikan itu insya Allah akan berjalan sesuai rencana dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan," ungkapnya.
TNI-Polri Gelar Apel Pelantikan Jokowi
TNI dan Polri menggelar apel pengamanan menjelang pelantikan presiden dan waki presiden 2014-2019 yang akan dilaksanakan 20 Oktober mendatang.
Apel itu dipimpin Penglima TNI Jenderal TNI Moeldoko. Hadir pula dalam apel itu, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.
Kegiatan itu diikuti 2.100 personel gabungan TNI dan Polri yang terdiri 1.200 personel TNI Angkatan Darat (AD), 300 TNI Angkatan Laut (AL), 300 personel TNI Angkatan Udara (AU), 100 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dan 200 personel Polda Metro Jaya.
"Dua hari lalu, saya telah terima paparan dari Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, paspamres dan Bais. Semua dalam keadaan siap untuk lakukan pengamanan dalam jumlah cukup memadai," tutur Moeldoko di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2014).
Moeldoko juga menekankan posisi presiden dan wakil presiden sebagai lambang negara dan kedaulatan.
"Tugas TNI mengamankan kedaulatan. Tugas TNI dalam UU 34 juga mengamankan negara, presiden dan wapres," tutur Moeldoko.
"Pembagian tugas dan komando pengendalian antara TNI dan Polri sudah jelas, serius, waspada," tuturnya.
Polda Metro Kerahkan 24.815 Personel
Polda Metro Jaya menurunkan 24.815 personel untuk mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober mendatang.
Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono mengatakan, seluruh personel berasal dari satuan tugas operasional khusus. "Termasuk 2.100 anggota brimob dari 12 polda," katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Seluruh personel Brimob berasal dari Polda Metro Jaya, Polda Aceh, Polda Sumatera Selatan, Polda Banten, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Sulawesi Tenggara.
Unggung menjelaskan, personel perbantuan ini mulai ditempatkan di sejumlah titik pada Rabu (15/10) dan Kamis (16/10). "Kemudian ada juga dari Paspampres, keamanan dari DKI Jakarta, dan 4.400 personel Kodam Jaya," ucapnya.
Proses pelantikan menggunakan sistem pengamanan berlapis (ring). Ring pertama ditempati pasukan pengamanan presiden (Paspampres) yang berada di dalam ruang sidang.
Ring dua di halamanan Gedung DPR, ring tiga di pos pengamanan di depan Gedung DPR, dan ring empat di luar wilayah dalam radius beberapa kilometer atau titik yang sudah dipetakan.
Ditambahkannya, personel Pasukan Huru Hara (PHH) dan Pengendalian Massa (Dalmas) yang bertugas pada hari H juga tidak diperkenankan membekali diri dengan senjata api.
"Kecuali manakala terjadi anarkistis, begitu pembunuhan, penembakan, itu ada Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 tentang penanggulangan anarkistis," tandasnya.
TNI AL Perketat Pengamanan
Jelang pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang, Komanda Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI Angkatan Laut (AL) akan memperketat penjagaan keamanan di wilayah perbatasan bagian barat Indonesia.
"Ada pengetatan keamanan. Itu pasti. 24 jam kita akan mengamankan wilayah barat, khususnya di wilayah perbatasan, dari laut," kata Panglima Koarmabar TNI AL Laksmana Muda (Laksda) TNI Widodo usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Hal ini untuk mengantisipasi berbagai gangguan dari laut yang dapat menghambat acara pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan enam hari lagi.
"Kita juga melakukan pengamanan di wilayah DKI Jakarta. Peningkatan pengamanan tentu ada untuk mengatasi gangguan. Tentu di wilayah perbatasan juga dilakukan peningkatan keamanan. Sepanjang tahun kita lakukan," ujarnya.
Saat ditanya dalam bentuk apa peningkatan keamanan dilakukan Koarmabar, Widodo enggan menjelaskannya secara detail. Dia hanya mengungkapkan peningkatan keamanan dilakukan dengan meningkatkan intensitas patroli di area laut Indonesia. (Sindonews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar