Parlemen - Tak Perlu Bentuk Panja Densus

Rencana DPR membentuk Panitia Kerja Pengawasan Densus 88 Antiteror (Panja Densus) sebaiknya tidak dilakukan, karena itu menjadikan Densus seperti sebagai kesatuan tersendiri. Sebaiknya DPR mengawasi Polri secara keseluruhan dan memercayakan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengawasi kinerja Polri dan Densus.

"Saya berpendapat tidak perlu dibentuk Panja Pengawasan Densus 88. Lebih baik lakukan pengawasan terhadap Polri secara keseluruhan karena kalau dibentuk Panja Pengawasan Densus secara khusus seperti menjadikan Densus sebagai kesatuan tersendiri," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengki Indarti, saat dihubungi Koran Jakarta, Minggu (17/2).

Menurut Poengki, kalau memang mau mengawasi Densus, berikan kewenangan dan kepercayaan Kompolnas selaku lembaga pengawas Polri. "Kalau Kompolnas diberi ‘gigi’ tentu dia akan mengawasi kerja Densus secara maksimal," kata Poengki.

Dijelaskannya, kalau memang Densus mau diawasi maka yang harus direvisi terlebih dahulu adalah undang-undang (UU) tentang terorisme. Dalam UU tersebut ada peluang yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap orang yang dituduh sebagai teroris.

"Contohnya, seperti kewenangan lebih yang diberikan Densus dalam menangkap seseorang. Sebelum dinyatakan tersangka, Densus berhak menahan seseorang selama 7x24 jam. Padahal, dalam KUHP hanya diberi waktu 1x24 jam," kata Poengki.

Imparsial juga menyoroti peran Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang seharusnya lebih maksimal melakukan deradikalisasi terhadap mantan teroris dan pencegahan dini terhadap aksi teror. "Jangan hanya diberi kewenangan lebih, tetapi kerjanya kurang," kata Poengki.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Nasir Jamil, mengatakan fungsi DPR memang melakukan pengawasan. "Apalagi belum beberapa lama ini DPR sudah mengesahkan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," ujar Nasir.

Sebelumnya, rencana pembentukan Panja Pengawasan Densus 88 terlontar dari penyataan Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuzzammil Yusuf. Menurut dia, Panja dibentuk agar kinerja penanggulangan terorime dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. (KJ)