Pemerintah dan Aparat Tak Berdaya Hadapi Sipil Bersenjata di Papua

Aksi penembakan yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Papua terus terjadi tanpa bisa dihentikan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun aparat keamanan.

Sepanjang 2013 ada 19 orang tewas, 9 di antaranya TNI dan satu polisi. Bahkan di awal 2014, tepatnya 4 Januari sore, KSB kembali menyerang pos polisi di Kulirik, Puncak Jaya, Papua.

"Dua Brimob yang ada di pos itu melarikan diri saat diserang, sehingga delapan pucuk senjata api milik Brimob dirampas KSB," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (6/1/2014).

IPW mencatat, dari 2009 hingga awal 2014, terus terjadi aksi kekerasan bersenjata di Papua. Tahun 2009 hingga 2010 ada 41 orang tewas, baik sipil maupun aparat keamanan. Tahun 2011 hingga 2012, korban sipil 26 orang dan aparat 14 orang.

"Jika dilihat datanya memang ada penurunan. Tapi yang memilukan adalah, negara tidak dapat membasmi kelompok sipil bersenjata di Papua yang menyebabkan korban tewas terus berjatuhan," ungkapnya.

Menurut Neta, terus berulangnya peristiwa penembakan di Papua ini mengindikasikan, adanya pembiaran terhadap aksi kekerasan di wilayah itu. Fakta ini tak sejalan dengan kebijakan
membangun Papua yang damai.

"Kecewa dengan sistem keamanan yang dibangun di Papua. Pemerintahan SBY tidak hanya gagal menjamin rasa aman warga Papua, tapi juga tidak pernah memberikan kepastian hukum, seperti menangkap pelaku penembakan misterius dalam empat tahun terakhir," ucap Neta.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahkan aksi penembakan yang menewaskan delapan anggota TNI di Pos TNI di Puncak Jaya pada 21 Februari 2013 tak kunjung terungkap dan tertangkap pelakunya hingga saat ini.

"Semua seakan terbiarkan. Padahal, peristiwa demi peristiwa penembakan itu sangat merendahkan martabat bangsa, seakan kehadiran aparat keamanan di Papua semakin tak berdaya," pungkasnya. (Sindo)