"Rakyat Papua agar diberi kebebasan di tempat tinggalnya, agar mereka bisa bernafas lega. Tentara harus ditarik ke kota, jika mereka (tentara) yang mendapatkan tugas di pedalaman harus belajar spiritual selama 15-10 tahun di pendalaman, itu solusinya ke depan," ucap Lenis.
Dia menyampaikan ini pada seminar nasional pembebasan Tapol-Napol asal Papua, resolusi penyelesaian permasalahan Papua di Aula DHN '45, Kompleks Gedung Juang '45, Jl Menteng Raya No.31, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).
Dia juga menambahkan, aparat yang bertugas di Papua disarankan sudah mahir bahasa dan budaya rakyat Papua, sehingga paham apa yang diingini rakyat di sana. "Ke depannya tidak boleh ada kekerasan kepada rakyat oleh aparat, pendekatan secara budaya lokal itu harus diutamakan," imbuhnya.
Untuk masalah pengawasan, Lenis mengatakan ke depannya akan dibahas bersama-sama tokoh Papua dan pemerintah.
"Terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua kita sudah ada tim bersama LSM, relawan juga ikut membantu," imbuhnya.
Begitupun perihal pelestarian alam, pemerintah sedang mengupayakan agar alam di Papua dijaga dan proses penebangannya pun harus diawasi oleh pemerintah. Saat ini sudah ada tim untuk mengawasi penebangan kayu, sehingga tidak menimbulkan kerusakan ekosistem di Papua.
Menurut Lenis yang juga Ketua Adat Papua menilai persoalan di tanah Papua itu harus cermat dan bijak. "Cium bau konfliknya apa? Baru kita tahu permasalahan yang terjadi. Kita lihat dulu yang salah yang mana, perlu kesabaran butuh waktu dalam penyelesaian konflik," tutupnya. (Merdeka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar