Sebanyak 10 Fraksi di Komisi I DPR RI setuju mengangkat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan juga menyetujui pemberhentian Jenderal Moeldoko dari jabatan Panglima TNI.
"Jadi 10 fraksi di Komisi I sepakat setuju pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dalam Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, Fraksi Partai Hanura menyetujui tanpa catatan, Fraksi Partai Nasdem menyetujui dengan catatan meminta komitmen Panglima untuk memprioritaskan industri dalam negeri.
Menurut dia Fraksi PPP menyatakan setuju dan meminta secara khusus komitmen Gatot untuk bertanggung jawab, bukan hanya berani, tegas, dan ikhlas.
"Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra, setuju tanpa catatan," ujarnya.
Fraksi Golkar menurut dia memberikan persetujuan dengan tiga catatan yaitu pertama meminta Gatot melakukan terobosan dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Catatan kedua ujar Mahfudz, meminta Gatot lakukan terobosan mengenai penyelesaian sengketa tanah antara TNI dan rakyat.
"Ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat dalam membantu dan mendukung tugas, pokok, dan fungsi TNI," katanya.
Sementara itu Mahfudz menekankan bahwa Fraksi PDI Perjuangan sejak awal memberikan persetujuan tanpa catatan.
Dia mengatakan, ada tiga poin yang menjadi pertimbangan Komisi I DPR RI dalam memberikan persetujuan, pertama persyaratan administrasi dari seluruh penelaahan tidak ada masalah.
Kedua, paparan visi, misi, dan program Gatot ada hal penting yaitu menggambarkan dan mencerminkan pengetahuan tentang aspek geo politik dan geo strategis kawasan global yang menjadi tren perubahan.
"Selain itu beliau menegaskan yang menjadi titik pusat konflik perebutan Sumber Daya Alam di kawasan ekuator dan Indonesia salah satu negara besar dalam rentang tersebut," katanya.
Ketiga menurut dia, Komisi I DPR RI mempertimbangkan visi dan pandangan Gatot terhadap TNI yang menginginkan konsolidasi secara institusi seperti personil doktrin dan alutsista.
Mahfudz menjelaskan hasil Rapat Komisi I tersebut akan dilaporkan ke Pimpinan DPR RI untuk dibawa ke Badan Musyawarah lalu diserahkan ke Rapat Paripurna untuk disahkan. (Antara)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Kamis, 02 Juli 2015
10 Fraksi setujui Gatot sebagai Panglima TNI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Di Era tahun 60an TNI AU/AURI saat itu pernah memiliki kekuatan udara yang membuat banyak negara menjadi ‘ketar ketir’, khususnya negara-ne...
-
Rusia mengharapkan Indonesia kembali melirik pesawat tempur sukhoi Su-35, pernyataan ini diungkapkan Wakil Direktur "Rosoboronexport...
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana menambah armada kapal selam untuk mendukung pertahanan laut. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), L...
-
Banyak orang yang menunggu kapan pesawat R-80 yang merupakan pengembangan dari pesawat N250 buatan Bacharudin Jusuf Habibie, atau yang lebih...
-
Ketika Indonesia mulai serius membangun armada pesawat tempur Sukhoi, datanglah godaan dari Amerika Serikat yang menawarkan pesawat tempur ...
-
Rencana Amerika Serikat (AS) menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi ...
-
Kalau dipikir-pikir, ada yang ganjil dengan armada bawah laut Indonesia. Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam gaek namun harus m...
-
(Disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Global Future Institute, bertema: Indonesia, Rusia dan G-20, Kamis 25 Apr...
-
Keterlibatan Indonesia dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan, menjadi sebuah lompatan bersejarah bagi Indonesia. Hal ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar