"Tidak masalah, kan maksudnya pengawasan jadi sah-sah saja karena ini wajar di era transparasi ini ada yang mengawasi dan melaksanakan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di kantornya, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2016).
DPR mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas itu melalui Pansus revisi UU Terorisme. Dewan setara Komisi Kejaksaan itu untuk mengawasi transparasi program dan juga audit keuangan.
"Mungkin dibutuhkan dewan pengawas yang kemudian langsung bisa mengawasi transparansi kinerja, audit keuangan yang digunakan dalam operasi-operasi pemberantasan tindak pidana teroris," ungkap Ketua Pansus revisi UU Terorisme M Syafii di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2016).
DPR melihat belum adanya transparansi dalam kinerja Densus 88. Apalagi dalam urusan dana seperti pada contoh kematian terduga teroris Siyono beberapa waktu lalu.
"Kita sangat heran ya ketika ada keluhan masalah kurangnya dana operasional Densus 88 tapi kemudian kan ternyata di lapangan bisa kasih uang gitu loh kepada keluarga Siyono yang jumlahnya mencapai Rp 100 juta," ujar Syafii.
Apa yang dilakukan Densus 88 itu kemudian membuat DPR bertanya-tanya. Dari mana datangnya uang untuk keluarga Siyono. Dalam operasional pemberantasan teror, kata Syafii, besar kemungkinan terjadinya gratifikasi.
"Apakah ada perubahan nomenklatur di dalam pendanaan operasional pemberantasan terorisme itu memberikan uang langsung kepada keluarga korban. Kalau tidak ada maka uangnya dari mana, ini kan perlu diaudit juga kita perlu mengaudit aliran dana ini," ucapnya.
"Kalau kemudian Densus punya dana untuk keluarga Siyono ini kan bukan tidak mungkin ada yang menitip, kemungkinan yang menitip itu punya kepentingan lain yang sama bahayanya dengan tindakan teroris yang kita tangani," imbuh anggota Fraksi Gerindra itu. (Detik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar