Kementerian Sosial (Kemensos) diminta untuk secara aktif berpartisipasi dalam menekan gerakan radikalisme, terorisme, dan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.
Desakan itu dilontarkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Sebab, banyak program Kementerian Sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Selain itu, Kemensos memiliki jaringan struktur yang baik sampai ke tingkat kecamatan dan desa, terutama karang taruna dan juga tagana.
"Kan banyak pandangan yang menyatakan bahwa salah satu faktor munculnya gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS adalah persoalan ekonomi. Dari sisi ini, kementerian sosial tentu bisa memainkan peran penting melalui program-program pemberdayaan dan perlindungan sosialnya," ujar Saleh kepada Sindonews, Jumat (20/3/2015).
Komisi VIII DPR RI, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program pemberdayaan dan perlindungan sosial melalui APBN-P yang lalu.
Dari alokasi anggaran Rp8,1 Triliun pada tahun 2014, disetujui untuk dinaikkan menjadi sebesar Rp22,4 Triliun. Menurut dia, anggaran sebesar itu tentu sangat bermanfaat jika betul-betul dapat diarahkan bagi pembinaan masyarakat miskin yang berpotensi direkrut oleh kelompok-kelompok garis keras.
Seperti diketahui, Kemensos memiliki program-program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) di perkotaan dan pedesaan, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Dia menjelaskan, menurut laporan kemensos, program-program tersebut menyentuh jutaan orang rakyat miskin. Maka itu, bagaimana agar sasaran dan cakupan program itu bisa menyentuh kelompok-kelompok miskin agar tidak "digarap" kelompok-kelompok radikal.
"Jadi, penanganan radikalisme, terorisme dan ISIS ini tidak hanya diserahkan pada instansi tertentu seperti Kepolisian, BNPT, dan Kementerian Agama. Tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama dan terpadu dengan seluruh kementerian atau lembaga yang ada," tukasnya.
Sumber : Sindo
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Minggu, 22 Maret 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
(Disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Global Future Institute, bertema: Indonesia, Rusia dan G-20, Kamis 25 Apr...
-
Pengakuan soal ketangguhan Tentara Nasional Indonesia di hadapan militer dunia lainnya seakan tak habis-habis. Setelah kisah Kopaska AL ata...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Pembangunan pesawat tempur generasi baru berkemampuan siluman KFX/IFX merupakan projek prestisius dalam bidang militer antara Korea Selatan ...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
Pesaing utama rudal AIM-120 AMRAAM andalan Amerika Serikat, R-77 kerap dijuluki AMRAAMSKI. Pertanyaan paling mendasar, sehebat apakah rudal ...
-
Kasus penembakan empat tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, Sleman, DIY, yang dilakukan 11 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus), memb...
-
Puncak Everest di Pegunungan Himalaya, dengan ketinggian 8.848 meter, merupakan impian bagi setiap pendaki gunung di dunia untuk bisa mencap...
-
PT Pindad (Persero) telah mengembangkan dan memproduksi panser roda 6 bernama Anoa 6X6. Panser yang laris manis ini telah dipakai oleh TNI u...
-
Situasi politik di Provinsi Aceh meningkat usai bendera GAM disahkan jadi bendera Aceh. Di Banda Aceh, sekitar seribu orang mengarak bende...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar