Jangan tutup mata soal OPM

Anggota DPR utusan Provinsi Papua, Peggy Patricia Patipi, meminta pemerintah serius menyikapi propaganda politik Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin gencar di luar negeri dan tidak menutup mata dengan keberadaan kelompok gerakan separatis tersebut.

Massa yang tergabung dalam Suara Anak Papua menggelar aksi di depan Kedubes Inggris di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Rabu (8/5). Mereka menuntut Pemerintah Inggris menutup tempat yang diklaim sebagai kantor Organisasi Papua Merdeka, di Oxford, Inggris. (FOTO ANTARA/Hendra Nurdiyansyah)

"Pemerintah Indonesia jangan menutup mata dengan gerakan OPM. Orang-orang mereka sudah ada di luar negeri dan terus memperjuangkan ideologinya untuk mendapat simpatik dari dunia internasional," kata Patipi, di Timika, Jumat.

Ia mengatakan hal itu menanggapi pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford Inggris, pekan lalu, yang menuai protes keras dari Pemerintah Indonesia.

Peggy mengatakan, sudah waktunya bagi pemerintah Indonesia menyelesaikan secara baik persoalan Papua, sebagaimana pernah dilakukan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka beberapa tahun lalu.

"Pertanyaannya mengapa Aceh bisa diselesaikan secara damai, tetapi Papua tidak bisa? Pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah OPM sehingga ke depan tidak ada lagi ganjalan bagi pemerintah untuk membangun Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata anggota Komisi IV DPR, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu.

Ia mengakui, sudah banyak kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat agar lebih sejahtera sebagaimana daerah lain di Indonesia.

Kebijakan itu melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan saat ini Otsus Plus yang memberikan alokasi dana 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi.

Antara