Intelijen Perlu Awasi OPM di Oxford

Kegiatan lobi Organisasi Papua Merdeka (OPM) di dunia internasional harus mendapat pengawasan intelijen secara intensif. Lembaga intelijen harus ditransformasi menjadi lembaga intelijen yang berkemampuan tinggi, baik untuk operasi di dalam negeri maupun di luar wilayah negara.

"Pengawasan ini agar bisa membendung dukungan internasional terhadap apa yang dikampanyekan OPM. Saya mengimbau supaya reformasi sektor intelijen bisa mencakup transformasi badan intelijen nasional sebagai pilar politik luar negeri Indonesia, terutama untuk mengumpulkan informasi," kata Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies, Guspiabri Sumowigeno, di Jakarta, Kamis (9/5).

Menurut dia, kehadiran intelijen nasional yang hadir dalam operasi yang terus-menerus atau permanen dalam mengamankan kepentingan nasional di luar negeri, khususnya dalam isu separatisme, sudah tidak bisa di tunda-tunda lagi. Informasi dan analisis intelijen nasional yang secara permanen beroperasi di luar negeri sangat diperlukan sebagai masukan bagi otoritas politik luar negeri untuk mengambil langkah-langkah preemptive dalam bentuk lobi-lobi politik, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, dalam mengatasi lobi internasional OPM.

"Operasi-operasi intelijen guna mengamankan kepentingan nasional juga dapat dicapai melalui kerja sama dengan badan-badan intelijen negara-negara yang bersahabat dengan kita dan potensial untuk bertukar dukungan politik dalam isu separatisme," katanya.

OPM telah resmi memiliki kantor perwakilan di Oxford, Inggris. Kantor yang dipimpin Koordinator Free West Papua Campaign (FWPC) Benny Wenda ini diresmikan pada 28 April 2013, dihadiri tokoh-tokoh penting, baik dari lokal kota Oxford, anggota parlemen Inggris, dan figur-figur lain.

Menurut Guspi, ada tren bahwa kemampuan OPM menggalang dukungan internasional meningkat dan berharap pemerintah segera merancang strategi untuk membendungnya. Jika tidak, situasinya bisa cukup berbahaya karena dua institusi OPM itu potensial mampu melemahkan pengakuan internasional melalui PBB mengenai keabsahan wilayah Papua sebagai bagian dari Indonesia.

"Ada proses yang panjang untuk sampai kantor OPM di Oxford berdiri, dan kita tak mampu mendeteksi dan melancarkan upaya guna mencegahnya," katanya.

Dua Strategi
Secara terpisah, Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina mengemukakan semua pihak di Indonesia perlu mewaspadai strategi OPM memperalat masyarakat di Provinsi Papua. OPM membuka kantor di Inggris merupakan satu upaya diplomasi mereka untuk mendapatkan dukungan dunia internasional. Strategi yang dilakukan OPM ada dua, yakni di dalam negeri dan luar negeri.

Di dalam negeri, katanya, mereka memperalat masyarakat Papua untuk mencapai tujuan mereka dengan konstruksi konflik-konflik sosial tersebut. Di luar negeri, mereka melakukan upaya-upaya diplomasi untuk meyakinkan dan akhirnya mendapatkan dukungan dunia internasional. "Saya kira, kita semua paham bahwa para elite OPM ini semuanya tinggal di luar negeri, bukan di Papua," kata anggota Kelompok Peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.

Nia Elvina menyatakan bahwa strategi yang sama dilakukan oleh elite GAM dan Timor-Timor sebelumnya. "Karena itu, saya kira pemerintah sangat urgen untuk melakukan diplomasi yang intensif juga," katanya.

Strategi yang mesti dilakukan, kata dia, dengan mengoptimalkan putera-putera bangsa Indonesia berasal dari daerah Papua, yang punya pemahaman tentang realitas sosial di Papua yang sangat baik dan rasa nasionalisme yang tinggi. Bagaimanapun juga Papua merupakan bagian dari NKRI dan masyarakatnya sebagian besar mengalami nasib dan kondisi yang sama dengan masyarakat kita di provinsi lainnya," katanya.

Untuk itu, harus diantisipasi terjadinya pertikaian antara beberapa masyarakat Papua yang dijadikan alat oleh OPM untuk berkonflik dengan TNI. Menurut dia, dalam menangani masalah di Provinsi Papua, pemerintah harus banyak belajar dari kasus Timor-Timor dan Aceh/GAM.

"Makanya diplomasi luar negeri kita juga harus diintensifkan. Ini sangat penting sekali. Apalagi dalam era demokrasi sekarang. Pemerintah juga harus bisa menyakinkan dunia internasional bahwa Papua merupakan bagian dari negara kita," katanya. (KJ)