Pemerintah RI diminta bersikap tegas terhadap pemerintah Inggris, atas pembentukan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, di Oxford, Inggris.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengecam pembentukan kantor perwakilan gerakan separatisme terhadap kedaulatan RI, di Inggris.
"Pemerintah RI harus tegas bersikap menolak campur tangan Inggris yang secara resmi membuka kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford," tegas Fadli, melalui siaran pers yang diterima Sindo, Sabtu (4/5/2013).
Fadli menilai pemerintah Inggris telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, dengan dibiarkannya kantor perwakilan OPM berdiri di Oxford. "Sikap pemerintah Oxford di Inggris ini jelas mencederai hubungan Inggris, yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia," kata Fadli.
Pemerintah RI, kata Fadli, seharusnya tegas kepada pemerintah Inggris untuk tidak membiarkan gerakan separatisme terhadap kedaulatan RI, berkembang luas di negara tersebut.
"Separatisme adalah soal kedaulatan negara, sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas.Inggris harusnya bijak," kecam Fadli.
"Pemerintah tak boleh permisif dan defensif, harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan," imbuhnya.
Dalam siaran pers di situs freewestpapua.org, kantor perwakilan OPM resmi dibuka pada 28 April lalu. Peresmian dihadiri Wali Kota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Wali Kota Oxford Elise Benjamin dan Koordinator Free West Papua Campaign Benny Wenda. (sindo)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Minggu, 05 Mei 2013
Pemerintah RI diminta tegas terhadap pemerintah Inggris
Label:
Internasional,
Isu Politik,
Kedaulatan Bangsa,
Parlemen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Tanggal 16 April kemaren Komando Pasukan Khusus TNI AD berulang tahun. Banyak cerita menarik seputar operasi militer dan sejarah pasukan eli...
-
Indonesia menegaskan perlunya meratifikasi Traktat Pelarangan Komprehensif Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty / CTBT), d...
-
Eksplorasi antariksa negara-negara maju sudah mencapai Planet Mars dan sedang menjajaki untuk mengeksplorasi asteroid dalam waktu beberapa t...
-
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, mengadakan kunjungan kerja ke Jerman, Perancis dan Spanyol mulai tanggal 17 sampai dengan 24 ...
-
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, dua program nasional di bidang industri pertahanan yaitu program Kapal Selam dan Korvet N...
-
Kementrian Riset dan Teknologi telah selesai melakukan penelitian terkait tapak untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) de...
-
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pesawat terbang PT Dirgatara Indonesia (PTDI) mengaku sanggup membangun dan memproduksi mulai pesaw...
-
Satuan Tugas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-F/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) atau Indobatt (Indonesioan Batallion) merai...
-
Seluruh aktivitas produksi pesawat transpor menengah C295 sedang dalam proses dipindahkan oleh Airbus Military dari Sevilla, Spanyol, ke PT ...
-
Kerjasama keamanan Indonesia dan AS menciptakan terobosan baru. Washington menawarkan Jakarta untuk membeli sejumlah unit helikopter tempur ...


Indonesia protes, presiden sekarang mana berani???? Hanya presiden mendatang yg berani hehehehe
BalasHapusputus kan hubungan deplomatik dg pemerintahan inggris, tinjau kembali kerjasama dibidang perdagangan dan kalau bisa nasionalisasi. beres......
BalasHapuskepada bpk.sby saya harap tegas untuk masalah ini karena kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, di Oxford, Inggris. selain menggangu nkri juga mengalang dana, bagi papua merdeka. kalo perlu gelar "Knight Grand Cross in the Order of the Bath" balikin saja ke Ratu Elizabeth II, krna SUDAH TIDAK MENGHARGAI NKRI KITA TERCINTA INI.. MERDEKAA
BalasHapusInggris bilang itu policy pemerintah daerah oxford trus bilang bahwa inggris masih mendukung nkri... Itu bulshiiiiiit. Sekarang tergantung pemerintah, berani gak speak out ke cameron and tua bangka eli.
BalasHapusIni salah satu contoh (maaf untuk pendukung Demokrat) bahwa Sby bukan "orang kuat". Coba dibalik, mungkin Pemkot Surabaya membuka kantor perwakilan Gerakan Irlandia Utara (IRA); apa kira-kira Inggris gak gusar/protes? Ini persoalan menjaga "persahabatan" antar-negara
BalasHapusRINDU PRESIDEN SOEKARNO :-)
BalasHapusSeseorang harus ada yg melajutkan Soekarno. kalau dibiarkan bisa gawat buat Idonesia kedepannya. Harus dipertegas.
BalasHapus