"DPR RI mendukung sepenuhnya penertiban pengelolaan sumur minyak tua, sebab dalam pelaksanaanya banyak yang melanggar ketentuan," katanya, ketika mengunjungi lokasi penambangan sumur minyak tua di Bojonegoro, Jumat.
Ia menyatakan hal itu, ketika dimintai tanggapannya soal langkah Panglima TNI Jenderal Moeldoko, yang akan memberikan sanksi kepada pengelola sumur minyak tua di daerah setempat yang melanggar ketentuan.
"Pengelolaan sumur minyak tua yang dilakukan dengan melanggar ketentuan tanpa dasar hukum sama dengan menipu rakyat," tandasnya.
Menurut Satya, banyak pengelolaan sumur minyak tua di daerah setempat yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Pertamina EP "Asset IV Field" Cepu, Jawa Tengah, selaku pemilik kuasa wilayah pertambangan.
Selain itu, lanjut dia, di dalam melakukan pengeboran sumur minyak baru juga tanpa Inspektur Pengawas. Ia mencontohkan pengeboran sumur minyak dengan kode KD1 di Desa Kedewan, Kecamatan Kedewan, berbahaya, sebab tanpa ada Inspektur Pengawas dalam bidang pengeboran.
Begitu pula, lanjut dia, kalau pengelolaan sesuai ketentuan, maka tenaga kerja lokal bisa ikut bekerja dan dalam menangani "corporate social responsibility" (CSR) dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat ikut menikmati.
Petugas Pertamina EP "Asset IV Field" Cepu, Jawa Tengah, Heri Budiarso, menjelaskan di sejumlah desa di Kecamatan Kedewan dan Malo, terdapat 550 sumur minyak, di antaranya, yang masuk dalam kontrak antara Pertamina EP "Asset IV Field" Cepu dengan KUD hanya 250 sumur minyak.
"Produksi minyak mentah yang tidak ditampung di Pertamina dijual ke berbagai daerah. Selain itu, para penambang juga menyuling secara tradisional minyak mentah untuk dijadikan bahan bakar minyak (BBM)," katanya kepada Jenderal Moeldoko, yang berada di lokasi.
Di Bojonegoro Satya Widya Yudha, melakukan kunjungan kerja ke lapangan sumur minyak tua di Bojonegoro, bersama Jenderal Moeldoko dan Direktur Utama Pertamina EP Dwi Sutjipto. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar