Kerja sama di bidang kemaritiman antara Indonesia dengan Tiongkok memerlukan kontrol agar tetap menjaga kedaulatan negara, kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno.
"Bentuk
hubungan diplomatik, serta kerja samanya (Indonesia-Tiongkok) tidak
perlu berlebihan. Biasa saja," kata Arif Havas saat memaparkan materinya
bertema Peluang Kerja Sama Kemaritiman di Kawasan Asia Afrika dalam
Lokakarya Forum Komunikasi Kelitbangan di Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta, Jumat.
Indonesia, kata dia, selama ini memiliki
politik bebas aktif. Hal itu tidak hanya masuk ranah diplomasi,
melainkan harus masuk dalam berbagai pertimbangan berbagai program
nasional.
Menurut dia, kendati pemerintahan di
bawah Presiden Joko Widodo menekankan pada penguatan kemaritiman,
maksimalisasi pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman misalnya
pelabuhan tidak perlu mengandalkan negara lain.
Tiongkok, menurut
dia, pernah membantu proyek reklamasi untuk pembangunan pelabuhan di
Sri Lanka senilai 1,43 miliar dolar. Namun pada akhirnya sepertiga
pelabuhan itu digunakan untuk pelabuhan kapal-kaal perang Tiongkok.
Dengan
contoh kasus tersebut, Arif Havas bermaksud mengingatkan agar
kedaulatan negara tetap perlu diutamakan dalam kerja sama di sektor
maritim, misalnya dalam rencana pembangunan 24 pelabuhan inti sebagai
Tol Laut seperti yang akan dimulai di Sorong, Papua Barat.
"Apalagi kita kan sudah memiliki pengalaman Freeport, tentu kita tidak ingin itu terulang lagi," katanya.
Selain
itu, menurut dia, Tiongkok sejak lama memiliki misi untuk mengontrol
lalu lintas di Samudera Hindia, selain menguasai Laut Cina Selatan.
Salah satu caranya dengan memiliki pangkalan-pangkalan atau pelabuhan di
negara lain di Asia Pasifik.
Menurut dia, meskipun pembangunan
maritim membutuhkan kerja sama dengan investor asing, namun persentase
terbesar jangan sampai dikuasai investor asing. "Ya, kalau bisa kita
bangun sendiri kenapa tidak," kata dia. (Antara)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Sabtu, 23 Mei 2015
Kerja sama Maritim Indonesia-Tiongkok dinilai perlu kontrol
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Pelaku penyerangan di Lapas Cebongan akhirnya terungkap. Mereka adalah 11 anggota Grup 2 Kopassus Kartosuro, Solo, Jawa Tengah. Pernyataan ...
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF), Indonesia telah memilih pesawat Sukhoi Su-35, sekaligus menggantikan peran F-5 Tiger yang suda...
-
Pengakuan soal ketangguhan Tentara Nasional Indonesia di hadapan militer dunia lainnya seakan tak habis-habis. Setelah kisah Kopaska AL ata...
-
Pembebasan Irian Barat dari Penjajah NUKILAN peristiwa bersejarah dari sebuah catatan seorang prajurit Siliwangi dalam Operasi Trikor...
-
Kasus penembakan empat tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, Sleman, DIY, yang dilakukan 11 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus), memb...
-
WNI kembali diculik oleh kelompok yang diyakini sebagai militan Abu Sayyaf. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara RI, Malaysia, dan...
-
Masih ingat dengan drone combatan yang tengah dirancang Indonesia? Ya siapalagi kalo bukan Drone Medium Altitude Long Endurance Black Eagle....
-
TNI AL memberangkatkan satuan tugas gabungan ke Latihan Bersama Multilateral RIMPAC 2014, di Pearl Harbour, Honolulu, Hawaii, memakai KRI Ba...
-
Selain pembelian Su-35, Rusia juga telah memulai pembicaraan awal dengan Indonesia terkait pengiriman kapal selam diesel-elektrik (kelas Kil...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar