Indonesia Cyber Defence

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Soepandji mengatakan Indonesia harus memiliki Badan Pertahanan Dunia Maya (Indonesia Cyber Defence) Indonesia untuk menangkis setiap serangan siber ke Indonesia.

"Ancaman serangan siber di Indonesia sangatlah nyata dan mengancam ketahanan nasional," katanya dalam seminar Internet dan Ketahanan Nasional Musyawarah Nasional ke-7 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Kuta, Bali, Kamis.

Ancaman serangan dunia maya di Indonesia sangat beragam seperti pencurian database, pelumpuhan sistem informasi dan penyebaran informasi yang salah tentang Indonesia di Internet.

Badan Pertahanan Dunia Maya Indonesia bertugas menyelamatkan database Indonesia, menyaring informasi, memberikan data informasi yang akurat bahkan melumpuhkan sistem pertahanan informasi dan komunikasi lawan sebelum menyerang Indonesia.

Dia mengungkapkan, saat ini paradigma perang modern telah berubah di mana kebijakan mengerahkan angkatan bersenjata (hard power) untuk menyelesaikan masalah bukan lagi keputusan yang bijaksana karena perang dapat menimbulkan banyak korban jiwa dan menghabiskan anggaran negara yang besar.

Umumnya saat ini musuh melancarkan serangan dunia maya yang tidak bisa terdeteksi dan bersifat soft power.

"Badan ini bisa menjadi garda terdepan bangsa dalam menghadapi musuh negara," katanya.

Namun, kata Budi Susilo, Badan Pertahanan Dunia Maya Indonesia masih dalam wacana.

 

Ancaman siber bisa membelah persatuan bangsa

 "Banyak informasi-informasi di internet yang melencengkan informasi tentang Indonesia"

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Budi Susilo Soepandji meminta masyarakat untuk mewaspadai ancaman serangan siber yang bisa memecah belah persatuan bangsa dan melencengkan informasi kebangsaan.

"Banyak informasi-informasi di internet yang melencengkan informasi tentang Indonesia, informasi itu bisa memecah persatuan bangsa," katanya dalam seminar Internet dan Ketahanan Nasional Musyawarah Nasional ke-7 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Bali, Kamis.

Budi mengategorikan ancaman siber kedalam ancaman militer dan nir militer. Termasuk ancaman militer adalah ancaman langsung dalam bidang pertahanan dan ketahanan nasional, sedangkan ancaman nir militer seperti ideologi, politik dan soial budaya.

"Ancaman serangan siber masuk dalam nir militer karena sifatnya tidak terduga dan dihadapkan secara kolektif. Serangan siber biasanya dilakukan secara berkelompok, perorangan dan grup," katanya.

Mengingat masyarakat membutuhkan informasi dan wawasan internet, regulator dan operator harus mengelola informasi secara cermat tanpa mengorbankan kepentingan perusahaan dan bangsa, katanya lagi.

Pemerintah juga akan memimpin dalam pengelolaan informasi dan kebijakan.

 

Sumber : Antara