 |
| Ilustrasi. Bakorkamla menunjukkan titik kordinat lintasan kapal di perairan Selat Melaka pada layar monitor radar. (FOTO ANTARA/Ampelsa) |
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bekerja sama dengan Badan
Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) untuk mengawasi dan menanggulangi
peredaran ilegal bahan nuklir khusus dan radioaktif lainnya di wilayah
laut Indonesia.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahamahan oleh Kepala Bapeten, Natio Lasman dan Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo yang disaksikan oleh Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, di Kantor Bapeten, Jakarta, Selasa.
Kepala Bapeten, Natio Lasman, mengatakan, penandatangan nota kesepahaman ini akan dilanjutkan dengan pembuatan prosedur tetap tentang mekanisme pemeriksaan kapal dari zat radioaktif dan bahan nuklir, sebagai petunjuk bagi petugas pelaksana operasi Bakorkamla.
"Ini diperlukan agar Bakorkamla sebagai petugas pelaksana dapat melaksanakan pemeriksaan dengan prosedur dan peralatan yang benar, sehingga pelaksanaannya memenuhi standar keselamatan bagi petugas maupun lingkungan," katanya.
Tak hanya itu, lanjut dia, Bapeten juga akan memberikan program pelatihan yang ekstensif untuk mengoperasikan peralatan dan merespon alarm adanya radiasi yang dipicu oleh upaya-upaya ilegal.
"Bapeten dan Bakorkamla pun akan melakukan pertukaran informasi untuk menunjang pelaksanaan operasi dan pemanfaatan sarana dan prasarana bersama. Bapeten juga akan ikut serta dalam pelaksanaan on board Bakorkamla dan melakukan operasi lapangan bersama," katanya.
Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan perdagangan gelap zat radioaktif yang berpotensi disalahgunakan sebagai bagian dari dirty bomb.
"Pengawasan ini merupakan langkah strategis karena peredaran zat radioaktif dilakukan melalui laut. Namun sayangnya, jalan masuk ke Indonesia seperti mie diatas piring, ruwet sekali," katanya.
Menurut dia, terdapat 58 ribu kapal melewati Selat Malaka setiap tahunnya, yang 80 persennya menuju negara industri di Asia Timur dan 60 persennya membawa bahan bakar.
Didik pun mengaku pengawasan zat radioaktif ini belum pernah dilakukan oleh Bakorkamla karena selama ini hanya berurusan dengan kejahatan konvensional. "Kami juga belum menemukan pembuangan limbah yang ditujukan untuk kejahatan misalnya terorisme," katanya.
Sementara itu, Menristek Gusti Muhammad Hatta, menyambut positif kerja sama ini karena sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap pengawasan penggunaan radioaktif nuklir.
"Wilayah laut kita luas, banyak pintu masuk dari luar. Ini membuka banyak potensi masuknya limbah dengan kandungan material nuklir atau radioaktif lainnya, sehingga perlu pengawasan lebih," katanya.(S037)
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahamahan oleh Kepala Bapeten, Natio Lasman dan Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo yang disaksikan oleh Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, di Kantor Bapeten, Jakarta, Selasa.
Kepala Bapeten, Natio Lasman, mengatakan, penandatangan nota kesepahaman ini akan dilanjutkan dengan pembuatan prosedur tetap tentang mekanisme pemeriksaan kapal dari zat radioaktif dan bahan nuklir, sebagai petunjuk bagi petugas pelaksana operasi Bakorkamla.
"Ini diperlukan agar Bakorkamla sebagai petugas pelaksana dapat melaksanakan pemeriksaan dengan prosedur dan peralatan yang benar, sehingga pelaksanaannya memenuhi standar keselamatan bagi petugas maupun lingkungan," katanya.
Tak hanya itu, lanjut dia, Bapeten juga akan memberikan program pelatihan yang ekstensif untuk mengoperasikan peralatan dan merespon alarm adanya radiasi yang dipicu oleh upaya-upaya ilegal.
"Bapeten dan Bakorkamla pun akan melakukan pertukaran informasi untuk menunjang pelaksanaan operasi dan pemanfaatan sarana dan prasarana bersama. Bapeten juga akan ikut serta dalam pelaksanaan on board Bakorkamla dan melakukan operasi lapangan bersama," katanya.
Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan perdagangan gelap zat radioaktif yang berpotensi disalahgunakan sebagai bagian dari dirty bomb.
"Pengawasan ini merupakan langkah strategis karena peredaran zat radioaktif dilakukan melalui laut. Namun sayangnya, jalan masuk ke Indonesia seperti mie diatas piring, ruwet sekali," katanya.
Menurut dia, terdapat 58 ribu kapal melewati Selat Malaka setiap tahunnya, yang 80 persennya menuju negara industri di Asia Timur dan 60 persennya membawa bahan bakar.
Didik pun mengaku pengawasan zat radioaktif ini belum pernah dilakukan oleh Bakorkamla karena selama ini hanya berurusan dengan kejahatan konvensional. "Kami juga belum menemukan pembuangan limbah yang ditujukan untuk kejahatan misalnya terorisme," katanya.
Sementara itu, Menristek Gusti Muhammad Hatta, menyambut positif kerja sama ini karena sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap pengawasan penggunaan radioaktif nuklir.
"Wilayah laut kita luas, banyak pintu masuk dari luar. Ini membuka banyak potensi masuknya limbah dengan kandungan material nuklir atau radioaktif lainnya, sehingga perlu pengawasan lebih," katanya.(S037)
Bapeten Bekali Bakorkamla Alat Pendeteksi Zat Radioaktif
KEPALA Badan Pengawas Tenaga Nuklir Natio Lasman menyatakan, material
nuklir yang terkandung di bumi Nusantara tak boleh didistribusikan ke
luar negeri. Kandungan radioaktif yang dapat diolah menjadi material
nuklir harus dicatat sejak didalam tanah hingga peredaran dan
penggunaannya.
Karenanya Bapeten akan memberikan alat pendeteksi radioaktif pada Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) agar dapat mengawasi peredaran radioaktif yang beredar di wilayah laut Indonesia.
"Kami meminta bantuan pada Bakorkamla agar dapat mengakomodasi pengawasan lalu lintas radioaktif dan mineral yang mengandung bahan di laut. Karena begitu masuk ke laut, kami kesulitan,"kata Kepala Bapeten Natio Lasman usai menandatangani nota kesepahaman Bapeten-Bakorkamla di kantornya di Jakarta, Selasa (3/7).
Menurut Natio, kekayaan bahan tambang Indonesia khususnya yang banyak mengandung zat radio aktif banyak diminati negara lain. Dia mencontohkan, Bangka Belitung dan Kalimantan memiliki material nuklirnya yang berlimpah seperti uranium, thorium. "Sumber energi yang luar biasa, 1 gram uranium itu setara dengan 3 ton batubara,"ujarnya.
Selain memiliki potensi energi yang luar biasa, material nuklir dan zat radioaktif juga dapat menjadi bahan senjata pemusnah massal. Limbah bahan-bahan ini juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi alam.
Karena memiliki letak geografis yang strategis, Indonesia menjadi daerah lintas antar negara dalam pengangkutan bahan radioaktif. Laut Indonesia yang luas juga berpotensi menjadi lokasi pembuangan limbah radioaktif. "Karenanya kami akan memberikan alat yang dapat mendeteksi radioaktif di kapal-kapal Bakorkamla agar pengawasan radioaktif ini bisa dilakukan lebih ketat,"jelas Natio.
Menurut dia, alat tersebut akan dikirim pada 2013. Sayangnya, Natio tidak merinci alat pendeteksi radioaktif tersebut. Dia enggan menyebut jumlah, anggaran, dan produsen alat tersebut. "Belum dapat kami informasikan,"tandasnya.
Karenanya Bapeten akan memberikan alat pendeteksi radioaktif pada Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) agar dapat mengawasi peredaran radioaktif yang beredar di wilayah laut Indonesia.
"Kami meminta bantuan pada Bakorkamla agar dapat mengakomodasi pengawasan lalu lintas radioaktif dan mineral yang mengandung bahan di laut. Karena begitu masuk ke laut, kami kesulitan,"kata Kepala Bapeten Natio Lasman usai menandatangani nota kesepahaman Bapeten-Bakorkamla di kantornya di Jakarta, Selasa (3/7).
Menurut Natio, kekayaan bahan tambang Indonesia khususnya yang banyak mengandung zat radio aktif banyak diminati negara lain. Dia mencontohkan, Bangka Belitung dan Kalimantan memiliki material nuklirnya yang berlimpah seperti uranium, thorium. "Sumber energi yang luar biasa, 1 gram uranium itu setara dengan 3 ton batubara,"ujarnya.
Selain memiliki potensi energi yang luar biasa, material nuklir dan zat radioaktif juga dapat menjadi bahan senjata pemusnah massal. Limbah bahan-bahan ini juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi alam.
Karena memiliki letak geografis yang strategis, Indonesia menjadi daerah lintas antar negara dalam pengangkutan bahan radioaktif. Laut Indonesia yang luas juga berpotensi menjadi lokasi pembuangan limbah radioaktif. "Karenanya kami akan memberikan alat yang dapat mendeteksi radioaktif di kapal-kapal Bakorkamla agar pengawasan radioaktif ini bisa dilakukan lebih ketat,"jelas Natio.
Menurut dia, alat tersebut akan dikirim pada 2013. Sayangnya, Natio tidak merinci alat pendeteksi radioaktif tersebut. Dia enggan menyebut jumlah, anggaran, dan produsen alat tersebut. "Belum dapat kami informasikan,"tandasnya.
Sumber : Abarky
Tidak ada komentar:
Posting Komentar