Pembentukan satu badan khusus untuk mengatasi tumpang tindih penegakan hukum di laut masih sulit diwujudkan. Sekarang ini setidaknya ada 12 institusi dengan kewenangan penanganan hukum di laut yang pada praktiknya kerap muncul gesekan.
Dalam menjalankan kewenangannya, seluruh institusi tersebut sebatas dikoordinasi oleh satu badan, yakni Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).
“Belum ada ide besar untuk menjadi badan keamanan laut karena konsekuensi aspek legalnya harus dikaji lebih dalam. Tidak mudah,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto seusai serah terima jabatan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla dari Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto ke Laksamana Muda TNI Desi Albert Mamahit di Kantor Bakorkamla, Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Banyaknya pemangku kepentingan, disadari menjadi satu kendala tersendiri dalam menangani keamanan di laut. Karena itu, selama ini sudah ada kajian-kajian untuk menyatukan banyaknya stakeholder tersebut dalam satu atap yang khusus menangani masalah ini.
Namun, kata dia, pembahasan belum mengerucut pada pembentukan suatu badan yang mempunyai aspek legal tinggi. “Harus dipikirkan lebih dalam, lebih tajam untuk membentuk badan semacam itu karena kalau tidak justru tak bermanfaat dan menimbulkan benturan antar lembaga satu dengan lainnya,” urai dia.
Djoko berharap, pergantian pemegang jabatan Kalakhar ini akan semakin meningkatkan peran koordinasi. Sehingga, kemungkinan adanya gesekan antarinstitusi bisa dihindari. “Mereka (institusi dengan kewenangan penegakan hukum di laut) harus disatukan. Itulah tugas Bakorkamla untuk mengkoordinasikannya,” tutur Djoko. (Sindo)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 11 April 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Bakamla RI pada 15 Juli 2015 pukul 09.00 WITA menemukan kapal KM. Sinar Purnama di Perairan Tarakan. KAL Simaya yang merupakan unsur Operas...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki satu-satunya ahli nuklir di dunia yang menerapkan pengayaan uranium dengan teknologi rendah. ...
-
Submarine type 214 Angkatan Laut Portugal Kisah ini sengaja saya tulis berdasarkan catatan-catatan tertulis yang saya punya dan juga cer...
-
Masih ingat dengan drone combatan yang tengah dirancang Indonesia? Ya siapalagi kalo bukan Drone Medium Altitude Long Endurance Black Eagle....
-
Selain pembelian Su-35, Rusia juga telah memulai pembicaraan awal dengan Indonesia terkait pengiriman kapal selam diesel-elektrik (kelas Kil...
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF), Indonesia telah memilih pesawat Sukhoi Su-35, sekaligus menggantikan peran F-5 Tiger yang suda...
-
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengaku tidak habis pikir dengan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Menl...
-
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memeriksa 15 orang saksi terkait hilangnya 250 batang dinamit milik PT Batu Sarana Persada pada...
Tugas dan tanggung jawab saling tumpang tindih..masalah klasik badan2 pemerintah Indonesia. Sama seperti pemerintahnya yg banyak birokrasi berbelit-belit dan undang2/peraturan/hukum yg ngga jelas. Egoisme sektoral setiap badan pemerintah juga memperburuk keadaan. Kapan mau maju? Bakorkamla kewenangannya juga ga jelas, tumpang tindih sama polisi laut dan TNI AL.
BalasHapusSangat berharap suatu saat nanti pemerintah dapat melebur BASARNAS dan BAKORKAMLA menjadi INDONESIA COAST GUARD. Penjaga batas laut dan perairan NKRI. Biar polisi laut fokus di garis pantai dan TNI AL fokus pertahanan negara.