Militer Indonesia-Malaysia-Filipina tingkatkan keamanan di perairan perbatasan

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina akan bekerja sama meningkatkan keamanan di wilayah perairan perbatasan, salah satunya untuk mengatasi pembajakan kapal oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

"Keamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya menjadi concern kita semua. Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina berharap dapat mengambil langkah untuk meningkatkan pengamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya," kata Menlu Retno di Jakarta, Senin.

Menlu RI mengatakan bahwa dia bersama Panglima TNI akan bertemu dengan mitranya dari Malaysia dan Filipina pada 5 Mei 2016 di Jakarta.

Dalam pertemuan trilateral itu, pemerintah ketiga negara akan menjajaki kemungkinan melakukan patroli bersama Indonesia, Malaysia dan Filipina di wilayah perairan sekitar Sulawesi Indonesia, Zamboanga Malaysia, dan Sulu Filipina, yang belakangan ini banyak terjadi pembajakan dan penyanderaan.

Padahal, perairan di sekitar wilayah tersebut merupakan jalur strategis ekonomi bagi ketiga negara dan negara-negara lain untuk memasuki wilayah ASEAN.

Untuk itu, pertemuan trilateral tersebut menjadi penting untuk memastikan agar kerja sama di bidang ekonomi tidak terganggu dengan meningkatnya ancaman keamanan di wilayah tersebut

Terkait upaya penanganan kasus penyanderaan oleh kelompok bersenjata, Menlu RI mengatakan pemerintah selalu mengutamakan keselamatan warga negara Indonesia (WNI).

Selain itu, kata dia, pemerintah dalam upaya pembebasan sandera selalu membuka semua jalur komunikasi dengan sebanyak mungkin pihak demi keberhasilan proses pembebasan dan penyelamatan sandera.

"Seperti kunjungan saya ke Filipina itu bertujuan untuk menjalin jejaring dengan berbagai pihak. Semua tawaran bantuan ditanggapi dengan baik," ujar Retno.

Dia menambahkan, strategi yang diterapkan pemerintah Indonesia - dalam upaya pembebasan ABK WNI yang disandera kelompok bersenjata - adalah diplomasi total.

"Strategi yang dipimpin oleh pemerintah dan melibatkan semua unsur anak bangsa. Kembali saya tekankan bahwa Pemerintah tidak akan membayar tebusan kepada penyandera," kata Menlu Retno.