PADA tanggal 1 Mei 2013 mendatang, Papua genap 50 tahun bergabung ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terhitung sejak 1 Mei 1963. Pemerintah dan elit partai politik sebaiknya memberikan kado politik kepada masyarakat Papua. Permintaan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Komber di gedung DPD, Jakarta, Jumat (22/3),
Ia menjelaskan, ada dua kado yang mesti diberikan kepada masyarakat Papua. Pertama, partai politik dalam proses rekruitmen calon anggota legislatif untuk anggota DPR RI dari Provinsi Papua dan Papua Barat harus mengutamakan calon legislatif orang asli Papua. Demikian juga untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dan calon anggota DPRD di dua provinsi paling timur Indonesia itu.
“Kami akui ada ketimpangan kemampuan sumber daya manusia antara orang asli Papua dan bukan orang Papua. Dengan ketimpangan ini, perlu kebijakan khusus untuk orang asli Papua di dalam politik khususnya yang mewakili Papua,” kata Mervin.
Jika tidak ada kebijakan untuk memprioritaskan calon anggota legislatif orang asli Papua yang mewakili Provinsi Papua dan Papua Barat, menurut Mervin, dikhawatirkan dalam dua kali Pemilu mendatang tidak akan lagi caleg orang asli Papua atau tokoh orang Papua yang berkiprah di tingkat nasional.
Mervin juga meminta Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum segera membuat peraturan yang mengakomidir tokoh adat di papua untuk duduk di DPRD sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus Papua. berdasarkan UU Otsus Papua, lanjut Mervin, terdapat 11 kursi yang diperuntukkan kepada tokoh di Provinsi Papua dan 9 kursi untuk Provinsi Papua Barat.
“Kursi Otsus itu semacam Utusan Daerah di DPR RI/MPR RI pada era orde baru. Ini yang belum dilaksanakan,” kata Mervin.
Hal kedua untuk kado politik untuk Papua dalam rangka menjelang 50 tahun Papua resmi bergabung bergabung di NKRI, menurut Mervin, adalah perlunya mempercepat pengesahan calon daerah pemekaran yang saat ini sudah diproses antara pemerintah dan DPR RI.
“Pada momentum peringatan 50 tahun bergabungnya Papua sebagai bagian NKRI ini diharapkan jumlah daerah otonom di Papua bisa mencapai 50 daerah kabupaten/kota. Sekarang belum mencapai jumlah 50 daerah otonom di Papua,” katanya. (Jurnas)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Sabtu, 23 Maret 2013
50 Tahun Bergabung ke NKRI, Papua Layak Diberi Kado Politik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
TNI AL terus berbenah memperbaiki armada kapal perang mereka agar semakin disegani dan berwibawa. TNI AL harus memutar otak di tengah keterb...
-
Dogfight adalah bentuk pertempuran antara pesawat tempur, khususnya manuver pertempuran pada jarak pendek secara visual. Dogfighting perta...
-
Kapal berteknologi tercanggih TNI AL saat ini, KRI Klewang-625, terbakar di dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga berita i...
-
Pengakuan soal ketangguhan Tentara Nasional Indonesia di hadapan militer dunia lainnya seakan tak habis-habis. Setelah kisah Kopaska AL ata...
-
Konflik SARA di Ambon pernah sangat mengerikan. Situasi semakin buruk saat gudang senjata Brimob dijarah. Sejumlah anggota TNI maupun Polri ...
-
PT Pindad (Persero) telah mampu memproduksi produk militer kelas dunia. Mengadopsi teknologi dan ilmu dari Eropa dan NATO (North Atlantic T...
-
Oleh : Prayitno Ramelan, Air Vice Marshal (Ret) Dasar pemikiran strategis dari Pimpinan TNI, khususnya TNI AU serta Kemenhan untuk memodern...
-
Sistem pertahanan Indonesia diciptakan agar menjamin tegaknya NKRI, dengan konsep Strategi Pertahanan Berlapis. SISTEM Pertahanan Indonesi...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
Bagaimana dengan daerah lain seperti kalimantan timur ?dl sblum brgbung dgn indonesia presiden soekarno prnh brjnji akan mnjadikn kaltim daerah istimewa tp mana buktinya ?smpe skrg kaltim cuma jadi otda,permintaan untuk otsus sprti papua dan aceh pun di tolak.smua itu hanya janji" busuk agar bisa menikmati SDA kaltim saja.
BalasHapus