"Pendidikan kesadaran kebangsaan ini penting. Pemerintah harus menjadikan perbatasan sebagai orientasi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya," ujar Ubedilah dalam perbincangan dengan Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) ini penguasaan pengetahuan kebangsaan oleh penduduk perbatasan bisa membantu pemerintah menjawab persoalan perbatasan yang masih terus diselesaikan.
Contoh persoalan yang ditemukan adalah percampuran penduduk di wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG), di mana ada penduduk Indonesia di wilayah PNG dan sebaliknya.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, percampuran penduduk ini yang membuat permasalahan perbatasan antara Indonesia-PNG menjadi unik.
"Mungkin sejarahnya sudah begitu saat penentuan perbatasan. Jadi, di PNG ada yang mengaku berkebangsaan Indonesia, berbahasa Indonesia dan mengibarkan bendera Merah Putih yang sudah dari dulu tinggal di sana, sebaliknya di wilayah Tanah Air juga ada warga PNG," kata Luhut.
Namun, Luhut menegaskan, permasalahan perbatasan antara Indonesia dan PNG akan diselesaikan dengan cara yang baik.
Di wilayah perbatasan Indonesia-PNG pula, pada Rabu (9/9) terjadi peristiwa penyanderaan dua warga negara Indonesia, Sudirman (28 tahun) dan Badar (30). Hingga saat ini, pembebasan keduanya masih dalam proses negosiasi.
Saat diculik, mereka sedang mencari kayu di Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, yang ditempuh selama tiga jam berjalan kaki dari Kampung Skoutio, Provinsi Sandaun, Papua Nugini, tempat mereka ditahan oleh kelompok bersenjata.
Menurut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian, kelompok tersebut beroperasi di bawah pimpinan seseorang berinisial JP.
Selain menyandera, kelompok tersebut juga menembak Kuba, rekan Sudirman dan Badar. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar