Perlukah Pembebasan Sandara di PNG Ditangani oleh KOPASSUS?

Tokoh militer Johannes Suryo Prabowo mengatakan, pilihan menggunakan militer dalam membebaskan WNI yang disandera di Papua Nugini dianggap berlebihan.

Apalagi, yang harus turun dalam membebaskan WNI adalah pasukan elite di satuan TNI, seperti Kopassus, Den Bravo dan Den Jaka.

"Yang harus dipahami sekarang, penggunaan militer adalah pilihan terakhir apalagi menggunakan Kopassus. Tim elite ini masa menangani kejahatan kriminal kecil," ujar Suryo dalam dialog dengan tvOne, Kamis, 17 September 2015.

Suryo mengatakan, kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya memang harus diutamakan. Namun, masih banyak cara yang harus ditempuh selain menerjunkan prajurit TNI ke negara tetangga tersebut.

Dia menilai, TNI tidak bisa serta-merta masuk ke wilayah Papua Nugini karena ada kedaulatan negara.

"Harusnya dibebaskan dengan cara yang baik, karena PNG ini negara tetangga. Yang pasti tidak menggunakan cara-cara militer. Kita harus utamakan negosiasi. Masa setiap ada masalah dilakukan dengan cara-cara kekerasan," kata dia.

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan pasukan elite TNI siap  bergerak untuk membebaskan dua warga negara Indonesia yang diculik kelompok bersenjata di Papua Nugini. Namun demikian, TNI telah berkoordinasi dengan militer Papua Nugini untuk pembebasan dua WNI.

Penegasan serupa juga disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Endang Sodik. Endang menekankan, prajurit TNI masih menunggu perintah pimpinan untuk bergerak membebaskan sandera oleh kelompok bersenjata di Papua Nugini. TNI memiliki unsur pasukan khusus yang lengkap untuk menjalankan operasi itu.

"Kopassus ada, Paskhas ada, Denjaka, Denbravo, sampai Kopsusgab apapun ada. Don't worry. Kami siap," ujar Endang. (VivaNews)