Dalam surat yang ditandatangani Badrodin, program latihan dan pendidikan Raider dilakukan tahun anggaran 2015 dan 2016. Pusdik Passus selama ini dijadikan pusat latihan dasar Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Raider TNI AD.
Lalu, apa plus minus dari latihan Raider yang diminta Kapolri untuk diikuti Brimob?
Pengamat militer dari The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib menilai, latihan Raider tentunya akan memberikan banyak keuntungan bagi Brimob. Sebagai satuan penindak, atau unit reaksi cepat, mereka memang membutuhkan keterampilan yang hanya bisa didapatkan di Pusdikpassus.
"Memang Kopassus itu mempunyai sistem dan peralatan dan sarana untuk melatih itu," ujar Ridlwan saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (24/7) kemarin.
Selama ini, Brimob lebih terlatih dalam perang kota, seperti melakukan penggerebekan rumah, atau penangkapan teroris. Sedangkan TNI memiliki kemampuan perang baik dalam kota maupun hutan.
"Jadi yang diuntungkan adalah Brimob. Jadi bisa menguasai perang teritorial. Sementara Kopassus ya perang dalam semua lahan trimatra, baik darat, laut dan udara bisa semua," paparnya.
Selain meningkatkan kemampuan tempur Brimob, pelatihan bersama tersebut juga dapat mendekatkan dua kesatuan tersebut. Dengan demikian, bentrok antara Polri dan TNI bisa dihindari karena pernah mengikuti pendidikan bersama-sama.
Hanya saja, Ridlwan berharap latihan ini tidak serta merta membuat Polri jumawa dan menyetarakan diri dengan TNI. Sebab, menurutnya Brimob merupakan sipil yang terlatih, polisi juga merupakan satuan penegak hukum.
"Sebenarnya enggak ada ruginya, tapi kalau kemudian berperang dan bertindak seperti tentara, itu menyalahi. Membawa atmosfir ketentaraan ke dalam sehari-hari itu juga salah. Apalagi karena karakter terlatih, maka kemudian ada semacam rasa kepercayaan diri berlebihan," tandasnya.
TNI masih pikir-pikir Brimob minta dilatih di Pusdik Passus
Markas Besar TNI Angkatan Darat masih menunggu petunjuk dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait permintaan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti agar mengikutsertakan personel Korbrimob Polri dalam Diklat Raider di Pusdiklat Passus di Batujajar, Bandung.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wuryanto mengatakan surat tersebut belum disetujui oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Suratnya benar dari Kapolri. Kapolri minta kepada Panglima TNI agar Brimob diberikan latihan Raider. Masih menunggu petunjuk dari Panglima TNI surat permintaan itu," kata Brigjen TNI Wuryanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (24/7).
Menurut dia, latihan antara TNI Angkatan Darat dengan kepolisian sudah sering dilakukan dalam latihan penanggulangan teror (Gultor). Tetapi, latihan khusus raider kepada Polri oleh tentara belum ada.
"Baru kali ini ada permintaan. Mungkin boleh saja latihan Raider. Orang sipil saja boleh dilatih tentara. Namun, ini baru pengajuan dari Kapolri," katanya.
Namun saat disinggung jika latihan tersebut bisa menimbulkan gesekan di antara kesatuan. Namun dia menambahkan, pihaknya akan mempertimbangkan kritikan dari masyarakat terkait permintaan Kapolri itu.
"Kritikan bisa saja membangun. Orang luar saja kadang latihan bareng sama TNI," tukas dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengirim surat kepada Panglima TNI dengan tembusan Kasad, Irwasum Polri dan jajaran petinggi Polri. Surat Nomor B/3303/VII/2015 tertanggal 15 Juli tersebut berisi permintaan permohonan mengikutsertakan personel Korbrimob Polri dalam Diklat Raider di Pusdiklat Kopassus. Pusdiklat Kopassus di Batujajar, Bandung, selama ini dijadikan pusat latihan dasar pasukan korps Baret Merah.
Dalam dokumen yang diperoleh merdeka.com Jumat (24/7), surat yang ditandatangani Badrodin tersebut, program latihan dan pendidikan Raider dilakukan tahun anggaran 2015 dan 2016. Badrodin memohon kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar permintaannya itu dikabulkan.
"Hasil koordinasi Wakakorbrimob Polri dengan Danjen Kopassus tanggal 8 Juli 2015 di Mako Kopassus Cijantung perihal rencana mengikutsertakan personel Korbrimob Polri pada pelatihan dan pendidikan Raider di Pusdiklat Kopassus Batujajar, Bandung," demikian isi surat tersebut. (Merdeka)
Brimob adalah bukan pasukan pembunuh, jadi tdk perlu menggunakan atribut pasukan khusus akan menyalahi hukum sbg penegak hukum dan juga Brimob sdh dilatih dg Australia kan sdh mumpuni utk penegakan hukum di Indonesia. Kalau ada kekuatan bersenjata, Brimob tdk mampu sdh ada hukumnya utk minta bantuan ke TNI, ini sdh diatur dlm Undang undang...............
BalasHapus