Pemerintah Jokowi-JK tengah menggodok kebijakan energi nasional, salah satunya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pembangunan pembangkit ini bertujuan mengatasi krisis listrik di dalam negeri.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Syamsir Abduh menyebut, pemerintah perlu memenuhi beberapa persyaratan jika ingin membangun PLTN. Setidaknya, Indonesia harus memiliki teknologi canggih.
"Memang ada beberapa syarat dan pertimbangan pada prinsip nuklir bisa digunakan. Pertama harus ada kajian teknologi keamanan, kebutuhan energi yang semakin meningkat, pengurangan emisi karbon, bagaimana kepentingan nasional, artinya energi nuklir bisa dimanfaatkan," ujarnya saat acara diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (10/1).
Menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) terkait pembangkit nuklir. Berdasarkan jajak pendapat Sigma Research menyebut 75,3 persen masyarakat Indonesia setuju pembangunan PLTN.
"Kegunaannya hingga saat ini belum konfirmasi, tetapi kalaupun benar persoalan siapa yang melakukan tidak harusnya ada lembaga independen di mana tingkat kepercayaan publik tinggi jadi dari sisi metode pantas dipersoalkan," jelas dia.
Menurutnya, riset tersebut juga harus dapat disosialisasikan lebih luas agar masyarakat dapat menerima. "Kalau kajian sudah dilakukan mendalam, pemahaman sudah juga harus didiskusikan kalau ada ruang diskusi nuklir ini," ungkapnya.
Seperti diketahui, Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan lembaga riset Sigma Research sejak 2011, persentase masyarakat yang mendukung pembangunan PLTN sebagai solusi mengatasi krisis listrik berangsur meningkat. Jika pada 2011 persentasenya mencapai 49,5 persen maka pada 2015 menjadi 75,3 persen.
Jajak pendapat tersebut dilakukan kepada 4.000 orang perwakilan dari 34 provinsi sejak Oktober hingga Desember 2015. Menurut dia, jajak pendapat rutin dilakukan BATAN melalui lembaga riset independen yang dipilih melalui proses tender tersebut merupakan permintaan dari pemerintah untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap nuklir sebagai pembangkit listrik.
Berdasarkan jajak pendapat tersebut, ia juga mengatakan dapat diketahui bahwa pernyataan Presiden yang paling ditunggu masyarakat sebagai jaminan PLTN akan berjalan aman. Ilmuwan dan BATAN justru berada di urutan ke-2 dan ke-3 yang ditunggu masyarakat terkait PLTN. (Merdeka)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Masih ingat dengan drone combatan yang tengah dirancang Indonesia? Ya siapalagi kalo bukan Drone Medium Altitude Long Endurance Black Eagle....
-
Kapal berteknologi tercanggih TNI AL saat ini, KRI Klewang-625, terbakar di dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga berita i...
-
Kejujuran 11 prajurit Kopassus mengakui kesalahan, menembak empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan Sleman, Yogyakarta, mendat...
-
Kementerian Pertahanan saat ini menunggu kedatangan perangkat alat sadap yang dibeli dari pabrikan peralatan mata-mata kondang asal Inggris,...
-
Sistem pertahanan Indonesia diciptakan agar menjamin tegaknya NKRI, dengan konsep Strategi Pertahanan Berlapis. SISTEM Pertahanan Indonesi...
-
Perusahaan tekstil dan garmen, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah sudah tersohor di seluruh dunia karena kualitas kain d...
-
PT Pindad (Persero) telah mampu memproduksi produk militer kelas dunia. Mengadopsi teknologi dan ilmu dari Eropa dan NATO (North Atlantic T...
-
Bahwa partisipasi prajurit Kopassus dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan kesempatan yang sangat berharga dan sekaligus tantangan...
-
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan jajaran Kodam XVII Cenderawasih dan Polda Papua...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar