Audit BPK, Kemenhan dan TNI Raih Wajar Tanpa Pengecualian

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil laporan audit keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam pemeriksaan yang dilaksanakan selama 80 hari, Kemenhan bersama TNI memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Atas laporan Kemenhan tahun 2013 BPK RI memiliki pendapat atau opini wajar tanpa pengecualian," Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2014).

Kata dia, audit tersebut dilakukan selama dua periode yakni akhir 2013 hingga 2014 dengan menilai empat kriteria pemeriksaan yang mereka lakukan.

"Pertama, apakah laporan sesuai standar. Lalu, Apakah laporan efektivitas intern. Ketiga, ketataan peraturan perundangan, dan keempat pengungkapan yang cukup," terangnya.

Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengingatkan bahwa perolehan predikat WTP tahun 2013 harus bisa dipertangungjawabkan. "Ini memerlukan tanggung jawab untuk mempertahankan lagi, di pemeriksaan tahun 2014 tidak ada lagi (hal-hal) kecil tadi."

"Kita berbahagia, tetapi di sisi lain masih ada perjuangan dan perjuangan lebih sempurna biasanya lebih sulit," kata dia di tempat yang sama. (Sindo)