Connie Bakrie: Jalur Sutera Maritim Tiongkok Bukan Ancaman

Jalur Sutera Maritim abad 21 (Maritime Silkroad 21st) yang dicanangkan oleh Tiongkok untuk menjadikan negara maritim yang besar memunculkan sebuah paradigma baru bagi pemerintah Indonesia akan sebuah tantangan atau potensi. Pasalnya, lawatan Presiden Joko Widodo dalam forum Kerjasama Tingkat Tinggi Ekonomi Asia Pasific (APEC), di Beijing, Tiongkok, Selasa, 11 November 2014 lalu menunjukan suatu kerjasama serius untuk mensinergikan antara Jalur Sutera Maritim dengan tol laut.

Jalur Sutera Maritim Tiongkok

Menanggapi hal tersebut, analis pertahanan asal Universitas Indonesia, Dr Connie Rahakundini Bakrie menilai Jalur Sutera Maritim Tiongkok bukan merupakan suatu ancaman bagi Indonesia.

“Adanya jalur sutra Tiongkok sebenarnya tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman jika hal ini dapat mendorong kita membangun kekuatan maritime kita yang mandiri, utamanya karena secara geografis Tuhan telah menganugerahkan suatu posisi yang sangat strategis sebagai poros atau sumbu jalur pelayaran dan perdagangan dunia kepada kita,” ungkap Connie.

Diperkirakan Tiongkok akan menggelontorkan dana sebesar US$ 40 miliar untuk membangun jalur yang dilewatinya melalui Bank Investasi Infrastruktur Asia yang dibangun dengan dana senilai US$ 50 miliar. Praktis kondisi tersebut mengahasilkan keuntungan menetes bagi Indonesia karena termasuk dalam jalur yang dilewatinya.

Wakil Ketua ILUNI UI itu menganggap Indonesia memerlukan suatu strategi agar bagaimana kita dapat memperoleh manfaat yang sebesar-bearnya dari peluang itu.

“PR (Pekerjaan rumah-red) kita adalah bagaimana kita dapat serta merta memperoleh manfaat sebesar-besarnya didukung oleh kemampuan yang harus dibangun dan peluang yang ada,” tukasnya.

Ketua Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi itu juga memaparkan bagaimana hebatnya Tiongkok membaca peluang di era saat ini. Karena dulu istilah Jalur Sutera hanya dikenal di darat yang menghubungkan antara Tiongkok dengan Timur Tengah kemudian Eropa dengan Sutera sebagai komoditas utamanya selain emas, gading, dan obat-obatan.

“Hari ini, perdagangan melalui lautan merefleksikan karakter dunia modern yang komplek, saling ketergantungan dan beroperasinya lingkungan pasar bebas yang intens,” ujarnya.

Jalur Sutra atau sī chóu zhī lù, atau dalam bahasa Persia Râh-e Abrisham adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia Selatan yang dilalui oleh karavan dan kapal laut, dan menghubungkan antara Chang’an, Tiongkok, dengan Antiokhia, Suriah, dan juga tempat lainnya.

Kompleksitas Masalah

Dengan tingginya arus barang, kemudian pihak yang terlibat maka kompleksitas dalam penerapan konsep itu pun menjadi suatu tantangan tersendiri dari negara-negara yang dilalui oleh jalur itu termasuk Indonesia.

“Kapal milik sebuah perusahaan dapat didaftarkan dibawah bendera negara lain dan kapal tersebut bisa saja mempunyai awak kapal dari berbagai bangsa, dan itu menjadi sangat kompleks,” kata Connie.

Dengan adanya mekanisme seperti itu maka perangkat-perangkat pendukung seperti aturan, badan keamanan dan keselamatan di laut, serta fasilitas pelabuhan harus segera dipenuhi oleh negara yang dilewati jalur ini.

“konsekuensinya, identifikasi kepemilikan dan tanggung jawab negara untuk melindungi kapal demi kepentingan keselamatan pelayaran dan keselamatan kerja di kapal seringkali menjadi hal yang rumit,” pungkasnya.

Maka dari itu, berdirinya Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Indonesia diharapkan bisa menjawab tantangan itu, serta ditutuntut untuk menjelma menjadi Badan Coast Guard professional layaknya di negara-negara maju. (JMOL)